Pemindahan Warga yang Tinggal di Kawasan Stadion Manakarra Tuai Polemik, Bupati Mamuju: Sulit Beri Ganti Rugi

MAMUJU, KOMPAS.com - Bupati Mamuju, Sulawesi Barat, Sutinah Suhardi mengatakan, lahan yang ditinggali warga di sekitar stadion Manakarra merupakan aset milik pemerintah kabupaten.

Sutinah mengaku telah mengirim surat sebanyak 3 kali kepada warga agar pindah dari lahan yang akan digunakan sebagai tempat perhelatan pekan olahraga provinsi pada Desember 2022 mendatang.

Baca juga: Polemik Beasiswa Manakarra, Bupati Mamuju Serahkan ke Penegak Hukum

Terkait permintaan warga yang menginginkan kompensasi, Sutinah mengaku sulit untuk mewujudkan karena lahan tersebut secara hukum milik pemerintah.

"Kami sudah berkonsultasi dengan inspektorat, BPKP, rekomendasi mereka bahwa itu karena aset pemkab kita tidak boleh memberikan ganti rugi karena akan menjadi temuan. Jadi tidak ada dasarnya kita untuk memberikan mereka ganti rugi," kata Sutinah saat diwawancara di halaman kantor DPRD Sulbar, Kamis (22/9/2022) siang.

Sutinah menerangkan, pemerintah tetap ingin membantu warga di permukiman tersebut dengan menghubungkan Baznas untuk memberikan dana iman untuk warga.

Namun, warga tidak setuju dengan besaran nilai dari bantuan Baznas tersebut. Sutinah berujar akan tetap menggunakan cara kekeluargaan untuk memindahkan warga jika warga tetap bertahan sebelum gelaran pekan olahraga provinsi.

"Jadi kami meminta untuk masyarakat disana kalau bisa untuk segera meninggalkan tempat karena kita sudah bangun untuk persiapan Porprov," tandas Sutinah.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 53 kepala keluarga yang bermukim di sekitar Stadion Manakarra Mamuju, Sulawesi Barat, memilih bertahan di rumah mereka meski diminta pindah oleh Pemkab Mamuju.

Pemindahan ini dilakukan karena lahan permukiman warga ingin dijadikan Pemkab Mamuju sebagai tempat perhelatan pekan olahraga provinsi (Porprov) pada Desember 2022.

Sudah ada 7 rumah yang telah dipindahkan pemerintah di lahan yang berada di lingkungan selatan, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju ini.

Namun 53 kepala keluarga memilih bertahan karena belum menerima kompensasi seperti yang dijanjikan Bupati Mamuju Siti Sutinah Suhardi pada Mei lalu.

Baca juga: Ular Sering Muncul di Mamuju, BKSDA Sulbar: Memang Habitatnya