Harga BBM Naik, Sosiolog Universitas Bengkulu: Desa Harus Kreatif Redam Dampak Kenaikan Harga BBM

BENGKULU, KOMPAS.com - Akademisi Fakultas Ilmu Sosial Politik (Fisip) Universitas Bengkulu, Panji Suminar, menyarankan pemerintah desa harus kreatif menentukan program pembangunan untuk meredam dampak kenaikan harga BBM.

"Saat ini kenaikan harga BBM berdampak ke semua lapisan. Termasuk desa-desa yang merupakan mayoritas kantung kemiskinan berada. Nelayan kecil dan petani kecil tempatnya ada di desa. Mereka dipastikan terdampak," kata Panji Suminar yang juga sebagai Direktur Yayasan Panji Riset Strategis, sebuah yayasan yang fokus pada pendidikan masyarakat desa di Bengkulu.

Panji Suminar melanjutkan, meski warga miskin berada di desa, uniknya saat ini desa punya uang untuk pembangunan desa dalam bentuk Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD).

Baca juga: Susahnya Nelayan di Kaur Bengkulu karena Harga BBM Naik, Harga Pertalite Eceran Rp 15.000, Butuh 20 Liter untuk Berlayar

KOMPAS.COM/FIRMANSYAH Akademisi Fisip, Universitas Bengkulu, Dr. Panji Suminar, MA

"Pemerintah desa bersama masyarakat diberi kewenangan mengelola anggaran itu yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di desa-desa termasuk dampak kenaikan harga BBM," jelas Panji.

Ia mencontohkan, di Kabupaten Kaur ratusan nelayan bukan saja kebingungan dengan naiknya harga BBM, tetapi sulit mendapatkan harga resmi karena SPBU jauh dari desanya. Alhasil, nelayan membeli Pertalite eceran dengan harga tinggi mencapai Rp 15.000.

"Atas persoalan ini desa sesungguhnya bisa menganggarkan dana desa untuk membuat stasiun bahan bakar khusus nelayan skala kecil modalnya hanya Rp 300 juta. Buat saja dalam bentuk badan usaha milik desa (Bumdes)," sebutnya.

Selain itu, lanjutnya, kemiskinan riil ada di tingkat terbawah yakni desa berdasarkan kondisi ini pemerintah desa wajib kreatif dalam menentukan dan memanfaatkan dana desa dengan tujuan meredam kenaikan dampak kenaikan harga BBM juga meredam bertambahnya kemiskinan.

Baca juga: Kouta BBM Bersubsidi Terbatas, Nelayan di Dumai Mengeluh Tak Bisa Melaut

Ia mengatakan, pengelola desa harus membuka diri bekerja sama dengan banyak pihak dalam membuat program-program desa agar dana desa bermanfaat.

Ia juga menegaskan, Kementerian Desa wajib memberikan jalan keluar bagi desa dalam upaya meredam dampak kenaikan harga BBM.