Warga Miskin di Kota Solo Tersebar di 54 Kelurahan, Jumlahnya Hampir 49.000 Jiwa

SOLO, KOMPAS.com - Warga miskin di Kota Solo, Jawa Tengah, tersebar di berbagai titik Rukun Warga (RW) di 54 kelurahan.

Data wilayah ini diperoleh dari Bidang Pemerintah Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Solo, yang mencatat setiap kelurahan ada satu RW yang masuk dalam RW Pioritas dengan kategori wilayah miskin.

"Masing-masing kelurahan kami mengambil lokus setiap RW-nya, usulan dari kelurahan dari setiap RW yang mana dalam pengambilan keputusan modeling kemiskinan beberapa diskusi tim kelurahan," kata Kepala Bidang Pemerintah Pembangunan Manusia Bappeda Solo, Reni Andri Lestari, di kantornya, Selasa (20/9/2022).

Baca juga: Jumlah Siswa Miskin Meningkat, Pemkab Semarang Beri Bantuan Pendidikan hingga Perguruan Tinggi

Setiap RW itu, lanjut Reni, memiliki beberapa faktor penyebab kemiskinan berbeda, mulai dari banyak pengangguran, kesehatan, hingga jumlah usia produktifnya.

Jadi 54 RW memiliki berbagai cara penanggulangan sesuai kebutuhan setiap wilayah dan kontribusi setiap organisasi perangkat daerah (OPD) juga berbeda.

"(Kemiskinan) titik-titiknya menyebar, saat ini data yang terkumpul mencapai 80 sampai 90 persen data RW, ada beberapa yang kita kembalikan ke kelurahan karena tidak sesuai di lapangan," ujarnya.

"Kemudian, kami akan melakukan sinkronisasi dengan program setiap OPD dengan kebutuhan warga setiap RW modeling," jelasnya.

Baca juga: Jubir PKS Sindir Angka Kemiskinan Solo Tertinggi di Jateng, Gibran: Terima Kasih Masukannya

Reni mencotohkan, program RW modeling kemiskinan ini di Kelurahan Tipes, adanya sisi baik dan buruk dalam penerimaannya. Sebab, stigma penerimaan predikat kemiskinan masih menjadi momok bagi warga.

"Saat kami melakukan sosialisasi, ada warga yang bertanya predikat ini musibah atau berkah ? Karena otomatis, predikat miskin,  bantuan akan fokus mengucur ke wilayah itu," jelasnya.

"(predikat miskin) faktor edukasi sebenarnya sudah, tapi stigma ini miskin, padahal mereka butuh kontribusi," lanjutnya.

Rencananya, penanggulangan untuk 2022 ini, akan dialokasikan kegiatan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada 2023.

"Anggaran berbeda-beda, tergantung dari OPD dan kebutuhan RW pioritas itu, misal ada RW yang butuh alat kesehatan, jadi jumlahnya kita sesuai dengan kesediaan dan kebutuhan," ujarnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin dengan persentase 9,40 persen atau 48.790 orang. Solo masuk peringkat pertama tingkat kemiskinan kategori kota se-Jawa Tengah serta peringkat 11 tingkat kemiskinan kota dan kabupaten di Jawa Tengah.

Menanggapi soal ini, Reni menjelaskan ada dua faktor yang mempengaruhi tingginya presentasenya.

"Pemerintah Kota (Pemkot) Solo sudah hadiri dan maksimal, yang menyentuh ke bawah sebenarnya. Tapi ada beberapa program yang tidak tepat sasaran, ini yang menjadi PR verifikasi ulang data kemiskinan tahun depan akan dilaksanakan verifikasi ulang," jelasnya.

"Kemudian mental masing-masing warga, seharusnya merasa mampu melaporkan ke kelurahan kalau sudah tidak masuk ke kategori miskin. Tapi ini jarang terjadi di masyarakat kita," lanjutnya.

Selanjutnya, angka kemiskinan 9,40 persen Kota Solo ini berpotensi mengalami peningkatan jika program pendampingan penanggulangan kemiskinan tidak diberlakukan.

Melihat itu, Reni mengaku pendampingan sudah dilaksanakan, terkhusus dari kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Dinaker) Solo serta Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian (Dinkop UMKM).

"Sebenarnya sudah di Dinaker dan Dinkop UMKM, tapi kembali lagi di mental masyarakatnya. Tapi kita perlu adanya pendampingan juga dari luar saat melakukan pendataan dari RT atau RW nya," ujarnya.