Cegah Dampak Inflasi dan Kenaikan BBM, Khofifah Pastikan Jatim Siapkan Anggaran Perlindungan Sosial Rp 257 Miliar

KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) meluncurkan program perlindungan sosial atas dampak inflasi dan kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, program perlindungan sosial tersebut untuk meringankan beban dan membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM.

Tidak tanggung-tanggung, Pemprov Jatim membuat skema pembiayaan sebesar Rp 257 Miliar. Anggaran tersebut tersebar dalam banyak program.

“Ada beberapa hal yang kita ingin bangun komitmen dan program aksi bersama untuk bisa menyegerakan pengendalian inflasi dalam berbagai bentuk bantalan ekonomi dan bantalan sosial,” ungkapnya.

Dia mengatakan itu dalam peluncuran Program Perlindungan Sosial dan Dampak Inflasi dan Kenaikan BBM di Halaman Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Jumat (16/9/2022).

Baca juga: Emil Dardak Sebut Jatim Akan Alokasikan Rp 185 Miliar Bansos untuk Penanganan Dampak Inflasi di Jatim

Khofifah juga menjelaskan, berbagai skema pembiayaan untuk program perlindungan sosial ekonomi tersebut juga dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya inflasi pascakebijakan kenaikan harga BBM yang dikhawatirkan membuat daya beli masyarakat melemah.

“Tentunya ini diharapkan bisa membangun semangat kita untuk bisa mewujudkan optimisme Jatim Bangkit,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat.

Khofifah memaparkan, pihaknya terus mengoptimalkan program dan kegiatan melalui program Optimis Jatim Bangkit, yaitu optimis bangkit dalam pemulihan ekonomi Jatim.

“Program ini berfokus untuk menggerakkan kembali agroindustri, pariwisata, dan investasi guna menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan,” jelasnya.

Hal tersebut juga dilakukan untuk menggerakkan usaha-usaha lain yang terkait melalui pemulihan industri dan perdagangan, transformasi bisnis pariwisata dan ekonomi kreatif, akselerasi investasi, optimalisasi Jatim agro dan ketahanan pangan, serta penguatan koperasi dan Usaha Kecil menengah (UKM).

Baca juga: Khofifah Instruksikan Dinas Siapkan Jembatan Pengganti di Probolinggo Setelah Roboh hingga Puluhan Siswa Terjatuh

“Kemudian ada program Optimis Bangkit dalam Pembangunan Manusia. Hal ini dilakukan dengan peningkatan akses pendidikan menengah atas dan menengah kejuruan,” jelasnya.

Program tersebut juga menyasar pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas manajemen pelayanan pendidikan, peningkatan mutu teknologi informasi, dan komunikasi pendidikan.

Kemudian, ada pula program Optimis Bangkit dalam Penyediaan Lapangan Kerja yang bertujuan meningkatkan kualitas produktivitas dan kompetensi tenaga kerja.

“Program Optimis Jatim Bangkit lainnya, yakni dalam hal pengentasan kemiskinan melalui sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan antara pusat dan daerah.

Khofifah menerangkan, program tersebut bertujuan meningkatkan keberlangsungan usaha mikro dan kecil (UMKM), meningkatkan pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa, serta mendukung sistem Program Keluarga Harapan (PKH) Plus.

Baca juga: Dukung Pembangunan Rumah Bagi MBR, Khofifah Dianugerahi Kepala Daerah Terfavorit Peduli Perumahan Rakyat

“Optimis Jatim Bangkit tidak hanya menjadikan kita percaya diri, tapi kita dapat meyakini bahwa Jatim mampu bangkit berdiri dan berlari usai pandemi,” imbuhnya.

Program bantalan sosial

Lebih lanjut, Khofifah memaparkan, ada berbagai program bantalan sosial dan perlindungan sosial yang Pemprov Jatim luncurkan.

Pertama, pemberian Top Up Bantuan bagi Penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) sebesar Rp 600.000 per orang bagi 4.000 sasaran dengan total bantuan senilai Rp 2,4 miliar.