Bupati Sambas Targetkan 50 Persen Desa Miliki Satu Produk Unggulan

KOMPAS.com - Bupati Sambas Satono mengungkapkan sejak dilantik pada Juni 2021, dirinya terus menggenjot salah satu program unggulannya yakni One Village One Product. Program ini untuk mendorong sektor pertanian di Sambas yang sangat potensial.

Dia mengatakan bahwa Sambas penyuplai 25 persen kebutuhan beras di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).

“Sambas itu 70 persen penduduknya bergerak di sektor pertanian. Termasuk di dalamnya holtikultura. Potensi pertaniannya juga cukup bagus. Tanah sambas subur. Apa saja hidup di sana,” katanya di Kantor Kompas.com, Jumat (19/8/2022).

Baca juga: Prosesar, Program Penyelamatan Pertama Warga Tak Mampu di Sambas yang Sakit

“Masyarakat saya juga rajin dan paham sekali soal pertanian.  Jeruk yang disebut-sebut Pontianak itu jeruk dari Sambas,” lanjutnya.

Dia pun menargetkan 50 persen dari 193 desa yang ada di Sambas bisa memiliki satu produk unggulan. Apalagi saat ini sudah ada 10 produk kemasan yang diolah masyarakat dan telah masuk ke toko ritel.

“Harapan saya, mudah-mudahan sebelum berakhir masa jabatan saya, minimal 50 persen desa-desa di Sambas ada produk. Nanas bisa dibuat jadi dodol. Sudah ada sekarang, di-packaging rapi. Bisa masuk ke toko ritel. Ada label halal MUI, ada barcode-nya. Ada kue sagu, keripik mangrove. Banyak sekali,” tuturnya.

Menurutnya ketika pemerintah hadir, masyarakat pun juga akan bergerak untuk mengelola potensi yang dimiliki.

“Tinggal bagaimana kita memacu semangat masyarakat agar fokus kepada sektor yang digelutinya masing-masing. Tinggal bagaimana kita memastikan sektor hulu ini oke. Artinya apa? Bibitnya unggul. Irigasi. Pupuk terpenting. Endingnya hilir, ketika panen raya mudah dijual dan harganya enggak anjlok,” tuturnya.

Satono mengakui yang menjadi persoalan dalan memajukan sektor pertanian adalah masalah pupuk. Apalagi menurutnya pupuk subsidi saat ini masih lemah pengawasannya.

“Cuma memang harus kita sampaikan, jujur yang jadi problem adalah pupuk. Subsidi terbatas. Jauh daripada cukup yg digelontorkan. Kedua kadang turun salah alamat. Sampainya salah alamat. Tidak tahu beloknya kemana,” katanya.

“Ini sisi pengawasan agak lemah. Barangkali perlu menjadi atensi kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat bahwa dari sisi pengawasan harus ditingkatkan. Sehigga pendistribusian pupuk subsidi tepat sasaran,” pungkasnya.