Kejari Bengkulu Paksa Tambang Batu Bara Bayar Denda Rp 961 Juta karena Rusak Aset Negara

BENGKULU, KOMPAS.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Utara berhasil melakukan penyelamatan aset dan uang negara sebesar Rp 961 juta dari salah satu perusahaan tambang batu bara. 

Pasalnya, perusahaan tersebut dinilai merusak irigasi milik Pemkab Bengkulu Utara, Senin (15/8/2022).

Kajari Bengkulu Utara Pradhana Probo Setyarjo melalui Kasi Intel Denny Agustian menjelaskan, aset negara yang rusak adalah bendung irigasi Air Besi Tetanggo I di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, yang berada pada lokasi IUP PT PMN.

Baca juga: Kejari Bengkulu Selatan Sidik Dugaan Korupsi Dana Baznaz Rp 3 Miliar

Saat ini bendung tersebut telah tertimbun/rusak/tidak dapat lagi digunakan sebagai dampak dari operasi IUP PT PMN.

"Irigasi rusak akibat aktivitas pertambangan lalu perusahaan diwajibkan membayar denda dan ganti rugi atas rusaknya aset negara itu," kata Denny dalam rilis yang diterima Kompas.com, Selasa (16/8/2022).

Denny menjelaskan, Kejari Bengkulu Utara melakukan penyelamatan kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi perusakan aset infrastruktur irigasi milik Kabupaten Bengkulu Utara.

Masih Ada Kasus Lain

Catatan kompas.com, terdapat kasus lain yang hampir sama yakni perusakan aset negara oleh pertambangan saat ini ditangani Kejati Bengkulu. Namun kasus tersebut belum selesai. 

Sebelumnya diberitakan, jalan milik Provinsi Bengkulu di Desa Gunung Payung, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu sepanjang 3 kilometer dikeruk perusahaan pertambangan karena mengandung batu bara.

Baca juga: Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 14 Agustus 2022

Menurut Kepala Desa Gunung Payung Muhammad Hatta, jalan provinsi tersebut sudah dikeruk sejak 2018.

"Jalan itu sejak tahun 2018 setahu saya digali karena di bawahnya ada kandungan batu bara. Lalu perusahaan ganti jalan (sepanjang) 1,5 kilometer, namun kondisinya rusak," kata Hatta saat diwawancarai belum lama ini.

Kajati Bengkulu, Heri Jerman sempat menjanjikan akan menyelesaikan perkara ini menuntut perusahaan perusak jalan negara itu atau diselesaikan dengan jalan mengganti rugi kerugian aset negara.