Wisatawan Batal ke Labuan Bajo, Asita NTT Sebut Kerugian Capai Miliaran Rupiah

MAUMERE, KOMPAS.com - Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (Asita), NTT menyatakan, pembatalan kunjungan wisatawan akibat kenaikan harga tiket masuk Taman Nasional (TN) Komodo menjadi Rp 3,75 juta berdampak ke sejumlah pelaku wisata.

Ketua Asita NTT Abed Frans mengatakan, kerugian yang diakibatkan kebijakan kenaikan tiket yang dimulai pada Senin (1/8/2022), itu mencapai miliaran rupiah.

Baca juga: Mengenal Fauna Indonesia Bagian Tengah, Ada Komodo

"Kalau digabung-gabung bisa miliaran. Itu baru untuk periode pertama minggu pertama bulan Agustus ini," ujar Abed Frans saat dihubungi, Rabu (4/8/2022).

Untuk menghadapi kondisi ini, kata Abed, seluruh pihak harus memastikan suasana pariwisata di Labuan Bajo kondusif.

Selanjutnya, melakukan revisi terhadap kebijakan kenaikan harga tiket masuk ke Pulau Komodo dan Pulau Rinca mulai Januari 2023.

"Kita mendukung konservasi tapi kita harapkan biaya tersebut tidak terlalu tinggi yang menyebabkan wisatawan (khususnya domestik) enggan untuk berlibur ke Labuan bajo," katanya.

Abed berharap, pemerintah sebagai regulator dan fasilitator dan pelaku pariwisata sebagai eksekutor di lapangan bisa berkolaborasi membangun pariwisata Labuan Bajo yang lebih baik.

"Dalam arti bahwa pelaku wisata bisa dilibatkan dalam diskusi yang menyangkut pengembangan pariwisata, agar tidak terjadi lagi peristiwa seperti kemarin, demo, anarkis, dan sebagainya," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Zeth Sony Libing mengatakan, tujuan kenaikan tarif sebesar itu adalah untuk biaya konservasi dan lainnya.

Menurut Sony, hanya dua pulau yang mematok tarif masuk sebesar Rp 3,7 juta yakni pulau Komodo dan Padar. Sedangkan untuk Pulau Rinca dan pulau lainnya tidak berlaku.

Baca juga: Menyoal Kenaikan Tiket TN Komodo, Turis Asing Pun Sebut Terlalu Mahal

"Uang Rp 3,7 juta untuk biayai konservasi, pemberdayaan masyarakat lokal, peningkatan capacibility bagi pelaku pariwisata di kedua pulau itu, biaya monitoring dan pengamanan, kesehatan, pengelolaan sampah, kamar mandi, WC, serta air minum," ujar Sony, Senin (4/7/2022).

Selain itu, lanjut Sony, naiknya tarif juga untuk membiayai promosi, penerimaan negara bukan pajak dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemprov NTT dan Pemkab Manggarai Barat.