Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perjuangkan Guru Honorer jadi PPPK, Gubernur Riau: Dulu Saya Pegawai Honor, Nasib Saja Sekarang Jadi Gubernur

Kompas.com - 03/08/2022, 15:57 WIB
Idon Tanjung,
Gloria Setyvani Putri

Tim Redaksi

PEKANBARU, KOMPAS.com - Gubernur Riau Syamsuar masih memperjuangkan nasib para guru honorer agar bisa menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Syamsuar mengaku telah bertemu dengan Pelaksana tugas (Plt) Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Mahfud MD membicarakan nasib guru tenaga honorer di Bumi Lancang Kuning.

Syamsuar ingin ribuan guru honor itu diangkat jadi PPPK.

"Alhamdulillah, berkat perjuangan kita untuk guru honor SMA dan SMK ini di Riau lebih kurang ada 8.000 orang, Insya Allah akan menjadi PPPK," ujar Syamsuar kepada wartawan, Rabu (3/8/2022).

Baca juga: Ancam Beri Nilai Jelek, Guru Honorer di Lampung Cabuli Murid di Dalam Kelas

Syamsuar bersama para bupati dan gubernur se-Indonesia, tengah memperjuangkan nasib guru honorer dan tenaga honorer lainnya.

"Belum lagi guru honor lainnya di kabupaten, itu banyak sekali. Makanya saya bersama para bupati di Riau, dan gubernur se-Indonesia sedang berjuang agar tenaga honor tidak diberhentikan," kata Syamsuar.

Ia menceritakan, sejumlah orang bertanya padanya mengapa begitu ingin memperjuangkan nasib tenaga honorer.

Menurut Syamsuar, pertama, pekerjaan pegawai negeri sangat terbantu dengan adanya guru honor.

Selain itu dia teringat dulunya juga pernah menjadi pegawai honorer.

"Karena saya dulu pegawai honor, nasib saja sekarang jadi gubernur. Jadi ini regenerasi, sangat bisa pegawai-pegawai honor ini jadi gubernur. Saya juga tak menyangka jadi gubernur. Kuncinya kerja keras dan banyak berdoa, harus seimbang," ungkap Syamsuar.

Pegawai honorer bukan hanya guru, tapi juga pemadam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau.

Menurut Syamsuar, kebijakan pemerintah untuk penghapusan pegawai honorer, akan berimbas pada kinerja operasional di lapangan dalam penanganan Karhutla.

Sebab, kebanyakan anggota pemadam yang berjibaku dengan api ini masih berstatus honorer. Sehingga, dikhawatirkan kebijakan itu akan berdampak pada penanganan karhutla di Riau.

"Anggota pemadam ini kebanyakan berstatus honorer, mereka yang sudah siap berjuang di lapangan ini. Seharusnya tidak diberhentikan begitu saja, sementara mereka sudah terlatih dan terampil," sebut Syamsuar.

Baca juga: Tenaga Honorer Dihapus, Palembang Bakal Kekurangan 4.000 Guru

Karena itu, Syamsuar berharap kebijakan pemerintah pusat untuk menghapus tenaga honorer di tahun 2023 dibatalkan.

Karhutla di Riau membutuhkan tenaga honor, karena aparat TNI Polri akan kewalahan bahkan tidak bisa maksimal tanpa bantuan mereka.

"Tidak mungkin tenaga honorer ditiadakan, siapa yang mau mengatasi karhutla? Tidak bisa hanya mengandalkan TNI dan Polri saja. Butuh kolaborasi bersama," kata Syamsuar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BMKG: Wilayah Kalimantan Tengah Sedang Dilalui Gelombang Atmosfer 'Rossby Ekuator'

BMKG: Wilayah Kalimantan Tengah Sedang Dilalui Gelombang Atmosfer "Rossby Ekuator"

Regional
Selebgram Palembang Dituntut 7 Tahun Penjara, Ikut 'Cuci Uang' Hasil Narkoba

Selebgram Palembang Dituntut 7 Tahun Penjara, Ikut "Cuci Uang" Hasil Narkoba

Regional
Kaesang Diusung Jadi Cagub DKI Jakarta, Gibran Ogah Tanggapi

Kaesang Diusung Jadi Cagub DKI Jakarta, Gibran Ogah Tanggapi

Regional
Jasad Ibu dan Anak Korban Longsor di Bandung Barat Ditemukan dalam Kondisi Berpelukan

Jasad Ibu dan Anak Korban Longsor di Bandung Barat Ditemukan dalam Kondisi Berpelukan

Regional
Sempat Ditutup Imbas Erupsi Marapi, BIM Kembali Dibuka

Sempat Ditutup Imbas Erupsi Marapi, BIM Kembali Dibuka

Regional
Polisi Minta Tambah SPKLU di Tol Jateng, Saat Ini Hanya Ada 21

Polisi Minta Tambah SPKLU di Tol Jateng, Saat Ini Hanya Ada 21

Regional
Soal Nama yang Akan Diusung di Pilkada Semarang, DPC Partai Demokrat Tunggu Petunjuk

Soal Nama yang Akan Diusung di Pilkada Semarang, DPC Partai Demokrat Tunggu Petunjuk

Regional
Musrenbang RPJPD Banten 2025-2045, Pj Gubernur Al Muktabar: Fokuskan pada Pencapaian Indonesia Emas 2045

Musrenbang RPJPD Banten 2025-2045, Pj Gubernur Al Muktabar: Fokuskan pada Pencapaian Indonesia Emas 2045

Regional
Calo Tiket Bus yang Ancam Penumpang di Pelabuhan Merak Sudah Beroperasi 3 Bulan

Calo Tiket Bus yang Ancam Penumpang di Pelabuhan Merak Sudah Beroperasi 3 Bulan

Regional
Rektor UIN Salatiga Bantah Mahasiswanya Ikut Program Ferienjob di Jerman

Rektor UIN Salatiga Bantah Mahasiswanya Ikut Program Ferienjob di Jerman

Regional
4 Kecamatan di Demak Masih Terdampak Banjir, Balai Desa Wonorejo Tergenang

4 Kecamatan di Demak Masih Terdampak Banjir, Balai Desa Wonorejo Tergenang

Regional
Anggota DPRD Seluma Bengkulu Demo Dewan Lainnya yang 'Malas'

Anggota DPRD Seluma Bengkulu Demo Dewan Lainnya yang "Malas"

Regional
Masuk Daerah Rentan Korupsi, KPK Minta Pemkot Semarang Perbaiki Sektor Barang dan Jasa

Masuk Daerah Rentan Korupsi, KPK Minta Pemkot Semarang Perbaiki Sektor Barang dan Jasa

Regional
Tilap Dana Desa Rp 592 Juta, Kades di Kuansing Riau Ditangkap

Tilap Dana Desa Rp 592 Juta, Kades di Kuansing Riau Ditangkap

Regional
Tak Sesuai yang Dijanjikan, 27 Mahasiswa Unnes yang Ikut Program Ferienjob Diminta Pulang ke Indonesia

Tak Sesuai yang Dijanjikan, 27 Mahasiswa Unnes yang Ikut Program Ferienjob Diminta Pulang ke Indonesia

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com