Soal Ketersediaan Bahan Pokok, Gubernur Kaltara Minta Warga Krayan Sabar

NUNUKAN, KOMPAS.com – Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang meminta warga dataran tinggi Krayan Kabupaten Nunukan lebih mengedepankan diskusi dalam menyikapi persoalan ketersediaan bahan pokok penting di wilayah yang berbatasan darat langsung dengan Malaysia tersebut.

Blokade jalur perbatasan RI–Malaysia antara Long Midang–Ba’kelalan Sarawak, Malaysia, justru merugikan masyarakat sendiri.

Baca juga: ‘’Kalau Krayan Masih Dianggap Bagian NKRI, Mari Datang Lihat Situasi Langsung’’

Sebab, jalur tersebut merupakan urat nadi dan akses utama dari perdagangan dan aktivitas antar warga perbatasan.

‘’Kalau melakukan blokade seperti itu, sebenarnya yang rugi masyarakat Krayan sendiri. Itu jalan negara, sepantasnya tidak melakukan hal tersebut,’’ujarnya, Selasa (19/7/2022).

Zainal menegaskan, bagaimanapun, tuntutan warga Krayan yang ingin kembali melakukan perdagangan tradisional atau perdagangan lintas batas, berpulang pada restu Malaysia.

Sejauh ini, Pemerintah Provinsi Kaltara sudah beberapa kali mengirimkan surat berisi seluruh keinginan warga Krayan untuk membuka kembali akses perdagangan lintas batas seperti yang selama ini berlangsung.

Baca juga: Awal Mula Koperasi Penyuplai Bahan Pokok untuk Warga Krayan Kaltara, Belakangan Diduga Monopoli Harga

Surat tersebut dilayangkan ke KJRI Kuching Sarawak, juga langsung ke Otoritas Pemerintah Negeri Sabah.

‘’Tapi bagaimanapun, kita tidak bisa memaksakan negara tetangga untuk sesuatu hal. Jadi kita sudah komunikasikan semua apa yang diinginkan masyarakat,’’tambahnya.

Zainal juga berpesan agar masyarakat Krayan lebih mengedepankan penyelesaian dengan kepala dingin.

Pemerintah dan masyarakat butuh kolaborasi yang baik, dengan membangun komunikasi dan berdiskusi, supaya semua permasalahan disana bisa teratasi dengan baik.

‘’Apa yang diinginkan masyarakat Krayan, kita sudah akomodir semua. Tetapi kan keputusan dari pemerintah Malaysia, bukan Gubernur. Jadi harus sabar dan tetap jalin komunikasi yang baik dengan Malaysia. Apa yang harus dipenuhi masyarakat tolong dipenuhi, semoga segera ada jawaban dari mereka,’’kata Zainal.

Aksi blokade jalur perbatasan RI – Malaysia di Long Midang Krayan – Ba’kelalan Serawak Malaysia, masih berlangsung sejak masyarakat Adat Dayak Lundayeh memulai aksinya pada Selasa (5/7/2022).

Camat Krayan Rony Firdaus saat dikonfirmasi mengatakan, belum ada satupun kunjungan atau kebijakan yang didengar masyarakat Krayan, termasuk dari Konsulat Jenderal RI di Serawak untuk memutuskan keberlangsungan perdagangan tradisional yang terhenti sejak Pandemi covid-19.

‘’Masyarakat masih menantikan bagaimana pemerintah merespon ini. Mereka ingin pengambil kebijakan datang langsung melihat kondisi Krayan. Menyaksikan situasinya langsung, bukan hanya mendengar informasi. Pesan mereka adalah mari kita bicarakan persoalan ini di Krayan,’’kata Ronny.

Baca juga: Asa Warga Dataran Tinggi Krayan Jelang Dibukanya Pintu Perbatasan RI–Malaysia...

Pada dasarnya, warga Krayan sudah sangat lama bersabar. Sejak Indonesia merdeka, mereka terus termarginalkan dan tinggal dengan segala keterisoliran.

Masyarakat Krayan, tidak pernah mengeluh selama perdagangan tradisional bisa berjalan normal seperti sebelum pandemi Covid-19.

Sejumlah pejabat dan beberapa pengambil kebijakan, ada yang meminta untuk diskusi, melalui zoom meeting untuk sama sama mencari solusi atas kondisi yang dikeluhkan.

Hanya saja, para tokoh adat Dayak Lundayeh sudah berkomitmen tidak akan merespon apapun yang dibicarakan dari jarak jauh.

"Mereka sudah sangat bosan zoom meeting. Para Ketua Adat mengatakan, mari datang langsung, lihat situasi kami. Kalau mereka (pengambil kebijakan) masih merasa Krayan adalah bagian NKRI, seharusnya datang kemari. Supaya memahami situasi mengapa warga mengambil sikap memblokade jalur perbatasan,’’katanya.