Kecewa Bantuan Bencana di Kepulauan Lambat, Anggota DPRD Sulut: Hanya Ada dalam Peta, Tapi Tidak Ada di APBD

MANADO, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Toni Supit mengungkapkan kekecewaannya soal bantuan bencana ke daerah kepulauan Nusa Utara (Sangihe, Sitaro dan Talaud) sangat lambat dan sedikit.

Toni menyampaikan itu saat hearing Komisi III dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulut, di Kantor DPRD Sulut, Selasa (5/7/2022).

“Saya jadi teringat dengan perkataan Pak Winsu (Almarhum Winsulangi Salindeho, anggota DPRD daerah pemilihan Nusa Utara) yang disampaikannya di rapat paripurna, 'Nusa Utara hanya ada dalam peta, tapi tidak ada dalam APBD',"ungkapnya kecewa.

 Baca juga: Berharap Bantuan dari Jokowi, Warga Semarang Rela Berdiri 2 Jam dan Panas-panasan di Pasar Peterongan

Mantan Bupati Sitaro ini mengatakan, bantuan-bantuan bencana dari provinsi datang terlambat dan jumlahnya sedikit.

"Ini mengecewakan. Saya hanya bisa tepuk dada, bahwa penanganan bencana di darat lebih siap jauh daripada penanganan di kepulauan," katanya.

"Apakah kita (Kepulauan Nusa Utara) bagian dari Sulut?" tambahnya.

Padahal, katanya, di Nusa Utara ada gunung berapi paling aktif, seperti di Sitaro dan Talaud. Juga sering dilanda bencana angin puting beliung.

"Ini harus jadi perhatian BPBD Sulut dan semua pihak, terkait bantuan bencan ke kepulauan” tegasnya.

Baca juga: Sultan Tidak Akan Beri Bantuan Hukum kepada Koruptor di DI Yogyakarta

Sementara, anggota Komisi III Sherly Tjanggulung yang juga daerah pemilihan Nusa Utara menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap BPBD soal bantuan-bantuan bencana di kepulauan.

Politisi NasDem ini menyorot kinerja BPBD yang minim koordinasi dengan anggota DPRD Sulut daerah pemilihan Nusa Utara saat memberikan bantuan. Akibatnya, banyak bantuan yang tidak tepat tersalur.

"Saya dengar ada bantuan yang diserahkan. Tapi tanpa komunikasi dengan kami anggota DPRD dari dapil Nusa Utara. Bukan hanya saya, tapi juga ada Pak Toni Supit dan Ronald Sampel yang semua kami adalah anggota Komisi III yang bermitra dengan BPBD," tuturnya.

Menurut dia, banyak pertanyaan warga soal bantuan bencana yang tidak tersalurkan baik.

"Warga mengira, ini anggota dewan hanya setor muka saat bencana. Tapi bantuan tidak pernah datang," sindirnya.

Ia pun berharap BPBD Sulut melakukan komunikasi dan koordinasi saat turun ke daerah-daerah yang menjadi korban bencana.

Kepala BPBD Sulut Joy Oroh mengungkapkan ketersedian logistik kini sangat minim.

"Untuk stok logistik kami di BPBD Sulawesi Utara sampai dengan bulan ini, yang dari APBD tinggal ada teh dan gula. Untuk bantuan sisa dari BNPB tinggal perlengkapan keluarga 18 buah, sandang dua buah, perlengkapan sekolah 14 buah, kemudian tikar anyaman tinggal empat buah. Itu stok yang ada di gudang,” ungkap Joy.

"Sedangkan untuk APBD, sementara pengadaan tahun ini sebesar Rp 150 juta untuk anggaran logistik kita di tahun 2022 ini. Di antaranya matras 100 buah, selimut 200 buah, tikar 100 buah," sambungnya.

Joy mengakui bahwa jika pihaknya kelabakan memberikan bantuan jika ada bencana besar di kepulauan.

"Kita berupaya setiap kejadian bencana, biasa Pak Sekprov langsung WhatsApp masing-masing SKPD kirim bantuan ke BPBD. Terutama makanan siap saji dan minuman. Itu yang kita bawa," katanya.