KOMPAS.com - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan, kekerasan yang terjadi di sekolah tidak hanya tanggung jawab pihak sekolah, tetapi juga pemerintah.
Hal itu diungkapkan Ubaid terkait adanya kejadian dua siswa yang tewas diduga dianiaya teman sekolahnya yang terjadi di Binjai, Sumatera Utara, dan di Kotamabagu, Sulawesi Utara. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di area sekolah.
Ubaid mengatakan, banyaknya kasus kekerasan di sekolah karena pemerintah tidak pernah menganggap serius persoalan ini.
"Semua pihak yang terlibat mesti bertanggung jawab, pemerintah juga, jangan dianggap sebagai kasus sepele dan kecil," kata Ubaid, kepada Kompas.com, melalui pesan WhatsApp, Selasa (14/6/2022).
Baca juga: Siswa SD di Binjai Meninggal di Pelukan Sang Ibu, Diduga Dianiaya 6 Teman Sekolahnya
Kata Ubaid, hasil riset JPPI 2021-2022 tentang Right to Education Index, yang paling buruk adalah soal savety learning environment.
Ia pun menyebutkan, sekolah ramah anak masih sebatas retorika kebijakan saja dan belum well implemented di lapangan.
"Pengawasan yang buruk dan tidak adanya early warning system ini juga turut andil dalam soal ini," ujarnya.
Baca juga: Soal Siswa SD dan MTs Tewas Dikeroyok dan Di-bully, Pengamat: Jangan Dianggap Kasus Sepele dan Kecil