Warga Minta Dukungan Terhadap IKN "Dibayar" dengan Peningkatan Ekonomi

PENAJAM PASER UTARA, KOMPAS.com - Warga Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara tidak hanya berharap pemerintah memberikan kompensasi atas pemanfaatan lahan mereka untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Warga yang disebut sangat mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara ini juga berharap untuk dilibatkan sesuai dengan kapasitasnya di dalam proses pembangunannya agar terjadi peningkatan ekonomi.

Baca juga: Ada Patok Batas Tanah Dadakan di Sekitar KIPP IKN, Ini Respons ATR/BPN

Kepala Desa Bumi Harapan, Kastiar mengatakan, desanya sendiri memiliki program bernama Jalan Tani. Program itu berupa perbaikan akses jalan warga ke sawah, kebun, dan ladang.

"Nah, bila ada peningkatan Jalan Tani, dibatu atau semenisasi, warga dengan sendirinya mulai menanam sayur, buah-buahan, dan sejenisnya," ujar Kastiar.

"Warga bisa bekerjasama dengan BUMDES untuk mengambil hasil tani untuk menyuplai kebutuhan penduduk yang urbanisasi ke IKN ini. Secara otomatis, dengan program seperti ini, perekonomian bakal meningkat," lanjut dia.

Sejak pembangunan IKN tercetus, hingga saat ini, Kastiar mengaku, belum ada informasi apapun soal rencana pemerintah pusat akan memberikan program peningkatan ekonomi spesifik bagi warga yang bermukim di kawasan IKN.

Apabila usul ini terlaksana, Kastiar membayangkan, selama proses pembangunan IKN, warga yang berusia lanjut lebih fokus menjadi petani untuk menyuplai pangan.

Sementara, kelompok muda sibuk meningkatkan keterampilan untuk bisa bersaing di IKN nantinya.

"Anak-anak yang sekolah, kuliah, mereka inilah yang nanti beradaptasi dengan sistem kerja di IKN. Sementara, bapak ibunya menopang dengan sistem yang tadi itu. Karena kalau sekelas warga sini mau langsung mengukuti, ya enggak bisa. SDM kami di sini rendah," ujar Kastiar.

"Ya harapan saya mudah-mudahanan ke depan ada komunikasi antara pemerintah pusat dengan desa yang tau persis kondisi warga, supaya kita bisa saling mendukung dan dukungan yang kita berikan nanti juga pemerintah bisa rasakan," lanjut dia.

Baca juga: Ada Wacana 100.000 Tenaga Kerja Luar Dikirim ke IKN, Ormas Kaltim Mengkritik