Tahapan Pemilu 2024 Semakin Dekat, Bawaslu Solo Bersiap Jaring Pemilih Aktif Demokrasi

SOLO, KOMPAS.com - Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 semakin dekat, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Solo, Jawa Tengah, mulai bersiap-siap jaring pemilih dari berbagai kalangan.

Ketua Bawaslu Solo, Budi Wahyono, mengatakan hal itu menyusul semakin dekatnya tahapan Pemilu serentak 2024, yakni pendaftaran partai politik.

Baca juga: Luhut Dilaporkan Terkait Big Data Penundaan Pemilu, Jubir: Silakan Saja, Pak Menko Tak Minta Diistimewakan

"Agustus 2022 itu terkait dengan pendaftaran partai politik itu yang di tahapan. Kalau di non tahapan Bawaslu sudah melakukan berbagai sosialisasi pengawasan partisipatif baik dengan komunitas, ormas, LPMK bahkan komunikasi difabel," kata Budi saat di Kantor Bawaslu Solo, Kamis (21/4/2022).

Upaya ini dilaksanakan Bawaslu Solo untuk pendekatan akan pentingnya sistem demokrasi Indonesia saat ini.

"Kta lakukan dalam rangka nanti bersama komunitas, mereka bisa menjadi bekal point demokrasi di wilayah masing-masing," katanya.

Budi juga mengaku saat ini tantangan terbesar dalam pengawasan Pemilu 2024, bersinggungan dengan konten di media sosial atau berbasis digital.

Sebab menurunnya, bahwa sistem digital telah menguasai hampir lebih 90 persen dari terhadap pilihan pemilih di Indonesia.

"Sementara preferensi politik sekarang itu bisa dilihat dari rekam jejak digital. Kita berharap bahwa apa yang mereka yang bermain di Mensos (Media Sosial), di IG (Instragram) maupun yang lain sebagainya Tiktok itu lebih banyak menampilkan isu-isu demokrasi isu-isu politik yang mencerdaskan masyarakat," jelasnya.

"Bukan yang kemudian membuat bingung masyarakat yang menampilkan opini bukan fakta. Kita berharap apa yang disampaikan ke masyarakat fakta informasi yang benar dan itu kemudian memberikan kesejahteraan bagi masyarakat," lanjutnya.

Sedangkan untuk rencana anggaran pelaksanaan Pemilu Kota Solo, Budi menjelaskan saat ini dalam proses pengusulan ke Pemerintah Pusat.

"Baru diusulkan, sekitar Rp 16,9 miliyar. Pembiayaan ini untuk kegiatan sosialisasi pengawasan kepada masyarakat dan honor pengawas TPS, Jumlah TPS yang ada di kota Surakarta jumlah mencapai ribuan anggota," katanya.

Baca juga: Luhut Dilaporkan ke Polda Sultra Terkait Big Data Penundaan Pemilu, Dianggap Bohongi Masyarakat