Ribuan Mahasiswa, Buruh, dan Masyarakat Sipil di Semarang Gelar Konvoi Mulai Jalan Pahlawan hingga Kantor Gubernur Hari Ini

SEMARANG, KOMPAS.com - Ribuan mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil bakal melakukan konvoi dari Kantor Pos Utama Kota Semarang, Jawa Tengah, menuju Kantor Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Pantauan di lapangan, massa aksi masih terus berdatangan ke titik kumpul di sekitar Kantor Pos Utama Semarang, Jawa Tengah.

Berdasarkan data yang diterima Kompas.com, ada sekitar 10 kampus di Semarang Raya ikut melakukan aksi pada hari ini.

Baca juga: Plt Wali Kota Bekasi Temui Aksi Massa HMI di Tengah Guyuran Hujan Deras

Mereka menggunakan jas sesuai dengan almameter kampus masing-masing. Selain itu, juga ada perwakilan buruh dari Konfederasi Aliansi Buruh Indonesia (KASBI).

Pukul 12.58 WIB, massa aksi masih terus berdatangan dari berbagai penjuru dan memadati Jalan Pemuda. Hal itu membuat arus lalu lintas tersendat.

Koordinator massa aksi, Pudol, mengatakan, perkiraan ada ribuan mahasiswa yang akan mengikuti aksi demonstrasi kali ini.

"Nantinya kita akan konvoi bersama-sama sampai Kantor Gubernur Jateng dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng," jelasnya saat ditemui di Jalan Pahlawan, Rabu (13/4/2022).

Adapun peserta terdiri dari semua kampus di Semarang Raya yang jumlahnya sekitar 10 kampus. Selain itu, juga ada perwakilan dari buruh dan masyarakat sipil.

"Semua elemen bisa mengikuti aksi kali ini," ujarnya.

Baca juga: Pemicu Aksi Massa Jadi Agresif, Ahli: Emosi Itu Sifatnya Menular

Untuk mengantisipasi adanya penyusup dan provokator, pihaknya sudah melakukan antisipasi melalui koordinator masing-masing di setiap lembaga.

"Kita sudah membuat koordinator yang akan memantau rekan-rekannya," ucapnya.

Adapun isu yang akan diangkat pada demonstrasi kali ini adalah penolakan penembahan presiden tiga periode.

"Kita juga akan menuntut soal kelangkaan minyak goreng dan isu kenaikan bahan bakar minyak," ucapnya.

Aksi massa juga menuntut agar omnibus law segera dicabut karena dianggap merugikan masyarakat. "Nanti lengkapnya akan kita sampaikan saat orasi di Kantor Gubernur," imbuhnya.