KOMPAS.com - Sulawesi Utara merupakan sebuah provinsi di ujung utara Pulau Sulawesi.
Pusat pemerintahan berada di ibu kota yang berlokasi di Manado, dengan dipimpin oleh seorang gubernur.
Dilansir dari laman BPK Provinsi Sulut, Sejarah Sulawesi Utara dimulai setelah kemerdekaan Indonesia, saat masih bergabung menjadi Provinsi Sulawesi.
Baca juga: Ini Asal-usul Air dan Tanah yang Dibawa Gubernur Sulut ke IKN
Gubernur pertama Provinsi Sulawesi saat itu adalah Dr. Sam Ratulangi yang kemudian dikenal sebagai pahlawan nasional.
Sulawesi sempat berubah menjadi Negara Indonesia Timur saat menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat di tahun 1948.
Baca juga: Kasus Covid-19 Bertambah 528, Gubernur Sulut: Kita Perbanyak Tempat Isolasi dan Percepat Vaksinasi
Pada akhirnya, Negara Indonesia Timur dibubarkan dan Sulawesi kembali bergabung ke dalam Republik Indonesia.
Kemudian pada tahun 1960, Provinsi Sulawesi dibagi menjadi dua bagian yaitu Provinsi Sulawesi Selatan-Tenggara dan Provinsi Sulawesi Utara-Tengah dengan Arnold Achmad Baramuli sebagai gubernur.
Baca juga: Video Gubernur Sulut Marah Akses Ruas Jalan di Minut Ditutup Warga, Ini Duduk Perkaranya
Baru di tahun 1964, dikeluarkan UU Nomor 13 tahun 1964 tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Utara dengan Frits Johannes Tumbelaka sebagai gubernur.
Sejak saat itu Sulawesi Utara menjadi Daerah Otonomi Tingkat I Sulawesi Utara dan terpisah dari Provinsi Sulawesi Utara-Tengah.
Berikut adalah daftar nama gubernur Sulawesi Utara sejak provinsi ini didirikan hingga saat ini, beserta daftar penjabat gubernur di masa transisi.
No. | Nama Gubernur | Masa Jabatan |
1. | Arnold Achmad Baramuli | 1960-1962 |
2. | Frits Johannes Tumbelaka | 1962-1965 |
3. | Soenandar Prijosoedarmo | 1965-1966 |
4. | Abdullah Amu | 1966-1967 |
5. | Hein Victor Worang | 1967-1978 |
6. | Willy Lasut | 1978-1979 |
7. | Gustaf Hendrik Mantik | 1980-1985 |
8. | Cornelis John Rantung | 1985-1990 1990-1995 |
9. | Evert Ernest Mangindaan | 1995-2000 |
10. | Adolf Jouke Sondakh | 2000-2005 |
11. | Sinyo Harry Sarundajang | 2005-2010 2010-2015 |
12. | Olly Dondokambey | 2016-2021 2021- Sekarang |
No | Nama Penjabat Gubernur | Masa Jabatan |
1. | Erman Harirustaman | 20 Oktober 1979 - 3 Maret 1980 |
2. | Lucky Harry Korah | 17 Maret 2005 - 13 Agustus 2005 |
3. | Robby Mamuaja | 13 Agustus 2010 - 14 September 2010 |
4. | Siswa Rachmat Mokodongan | 20 September 2015 - 21 September 2015 |
5. | Soni Sumarsono | 21 September 2015 - 12 Februari 2016 |
6. | Agus Fatoni | 26 September 2020 - 5 Desember 2020 |
Gubernur Frits Johannes Tumbelaka naik jabatan setelah sebelumnya menjabat sebagai wakil gubernur.
Saat itu, Frits Johannes Tumbelaka dikenal sebagai sosok yang pernah meredakan aksi pemberontak Perjuangan Semesta atau Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) telah berpindah ke Manado.
Namun dengan kegigihannya, pada 17 Desember 1960, Permesta menyetujui untuk mengakhiri pemberontakan mereka.
Di masa pemerintahan Adolf Jouke Sondakh dilakukan pembangunan tiang pancang salah satu ikon kota Manado yaitu Jembatan Soekarno.
Jembatan Soekarno memiliki panjang kurang lebih 1.127 meter, dan membentang di Jl Boulevard II dari Marina Plaza, Kelurahan Wenang Utara, Kecamatan Wenang hingga KelurahanSindulang Satu, Kecamatan Singkil, Kota Manado.
Sebelum disebut Jembatan Soekarno, awalnya jembatan ini sempat diberi nama Jembatan Nyiur Melambai.
Adapun pembangunan Jembatan Soekarno sempat mangkrak selama 12 tahun dan baru diresmikan tahun 2015.
Sinyo Harry Sarundajang (SH Sarundajang) merupakan Gubernur Sulawesi Utara pertama yang dipilih langsung oleh rakyat.
Pemilihan Gubernur secara langsung oleh rakyat pertama kali dilakukan di Sulawesi Utara pada 21 Juli 2005.
Melansir laman Tribunnews.com, Pada masa kepemimpinannya terdapat penambahan kota dan kabupaten baru pada tahun 2007.
Kota dan kabupaten tersebut adalah Kota Kotamobagu berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2007, Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007, Kabupaten Bolmong Utara berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 dan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007.
Pada masa Gubernur Olly Dondokambey, pemerintah pusat menetapkan kawasan Likupang sebagai Kawasan Ekonomi khusus yaitu pada tahun 2019.
Likupang dikenal dengan potensi pariwisata yang masih bisa dikembangkan dan dioptimalkan.
Pada 5 September 2019 Likupang juga memiliki pembangkit listrik tenaga surya yang menjadi PLTS terbesar di Indonesia.
Sumber:
sulut.bpk.go.id
dinkes.sulutprov.go.id
manado.tribunnews.com
manado.tribunnews.com
kompas.com
kompas.id
regional.kompas.com