IKN Nusantara, Bagaimana Nasib Masyarakat Adat di Sekitarnya?

KOMPAS.com - Suku asli Penajam Paser Utara - lokasi Ibu Kota Negara Nusantara - mengaku khawatir akan terusir dari tanah leluhurnya sendiri, di tengah kegiatan berkemah Presiden Jokowi dan para gubernur.

Mereka menyebut patok-patok wilayah IKN Nusantara menerobos tanah adat yang mereka kerjakan secara turun temurun.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan sejumlah NGO memperingatkan potensi konflik yang kemungkinan melibatkan 16.800 orang dari 21 masyarakat adat di sekitar IKN Nusantara.

Baca juga: Jokowi Sebut Ada Menteri yang Usulkan 17 Agustus Tahun 2024 Digelar di IKN, Mungkinkah Dilakukan?

Seorang staf ahli dari Kantor Staf Presiden menjanjikan ibu kota yang berkelanjutan, dan memberi "perlindungan besar" kepada masyarakat adat, termasuk membuka ruang pada masyarakat untuk menyempurnakan ibu kota baru melalui peraturan presiden.

Presiden Joko Widodo menuang air dan menabur tanah dalam sebuah gentong besar yang dibawakan oleh 34 gubernur dari masing-masing wilayah.

Sebuah ritual yang ia sebut sebagai bentuk simbol. "Persatuan yang kuat di antara kita dalam rangka membangun ibu kota Nusantara," kata Jokowi.

"Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, swasta dan seluruh masyarakat dalam mendukung pembangunan ibu kota negara ini, akan sangat membantu agar apa yang kita cita-cita kan ini segera terwujud," kata Presiden Jokowi di titik nol lokasi pembangunan IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022).

Baca juga: Cerita Warga Kampung Akuarium yang Tanahnya Dibawa Anies ke IKN

Dok.Istimewa Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang menyerahkan tanah dan air yang diambil di wilayah Kesultanan Bulungan dan air Sungai Kayan dalam prosesi kendi Nusantara di IKN Kaltim

Kata Dahlia, saat ini patok-patok wilayah ibu kota sudah masuk perkampungan, menerobos tanah yang secara turun temurun mereka garap menjadi perkebunan.

"Lahannya orang tua, saudara. Sekitar empat hektar, ada banyak juga [lahan] saudara-saudara di sekelilingnya lahan-lahan itu," kata Dahlia.

Ia menambahkan lahan yang diperoleh turun temurun itu berstatus "segel tanah" atau penguasaan lahan berdasarkan surat bermaterai yang diketahui oleh apartur desa.

"Lahan-lahan kami jangan dirambah lah," kata Dahlia.

Baca juga: Presiden Jokowi, Bagaimana Rasanya Berkemah di IKN Nusantara?

Kepala Suku Adat Paser Balik, Sabukdin memperkirakan di Kecamatan Sepaku - lokasi IKN Nusantara - terdapat sekitar 5000 - 6000 hektar lahan nenek moyang, yang belum mendapat sertifikat kepemilikan.

Lahan-lahan itu disebut Sabukdin sebagai satu-satunya penopang hidup. "Karena "hutan kami habis, semua, mata pencarian ini habis," kata dia.

Ia berharap sebelum pembangunan ibu kota negara benar-benar dimulai, urusan kepemilikan lahan tersebut diperjelas, dengan berharap pemerintah memberikan surat-surat kepemilikan tanah kepada masyarakat adat.

"Tanggung jawab kita hanyalah mempertahankan tempat tinggal kami. Tempat kami bercocok tanam. Jangan sampai anak cucu saya itu tidak punya tempat tinggal," kata Sabukdin.

Ia juga mengkhawatirkan jika hal tersebeut tak diindahkan maka akan mengundang keributan.

Baca juga: Jokowi Bagikan Pengalaman Kemah di IKN: Udara Sejuk dan Langit Cerah