Pesan Mahfud MD kepada ASN: Makan Uang Rakyat Pasti Ada Balasan

BENGKULU, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bekerja dengan hati nurani, penuh amanah karena segala sesuatu akan ada akibatnya.

Hal ini disampaikan Mahfud MD dalam pidatonya saat meresmikan pencanangan kabupaten bebas Pungutan Liar (Pungli) di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, Sabtu (12/3/2022).

"Saudara sebagai abdi negara ASN, pejabat pemerintah, pejabat negara bekerjalah dengan sebaik-baiknya dengan penuh amanah karena segala sesuatu akan ada akibatnya. Kita dalam agama disebutkan siapa berbuat kebaikan akan menerima kebaikan, barangsiapa berbuat jelek akan menerima akibat jelek," ujarnya.

Baca juga: Mahfud MD: Tiga Kasus di Indonesia Timur Tidak Berkaitan dengan SARA

"Kalau kita berbuat kejahatan makan uang negara dan uang rakyat. Hari ini aman, mungkin besok lusa anda tidak aman. Ketika belum pensiun anda aman, ketika pensiun anda akan dikejar orang atau terpaksa menyewa orang untuk melindungi anda," nasihat Mahfud.

Menurutnya pengabdian itu harus dihayati  bukan hanya karena takut terhadap aturan. Aturan bisa disiasati.

"Aturan resmi itu bisa ditipu-tipu tapi kalau bekerja dengan hati, menyadari bahwa ada ALLAH SWT (Tuhan) maka terasa nyaman," tambah dia.

Selanjutnya ia juga menjelaskan tugas pejabat bukanlah hal mudah. Dia mencontohkan polisi sering berada pada hal yang dilema dan profesionalisme dituntut.

"Misalnya ini peristiwa penembakan teroris. Ramai itu melanggar HAM. Kritik kemanusiaan muncul ya itu benar. Tetapi harus diingat kalau polisi tidak bertindak dibilang goblok, dibilang terlambat kok diam saja. Nah pada posisi ini semua harus proporsional betul polisi harus hati-hati. Tapi juga jangan kecolongan. Hal yang sama juga pada jaksa, intelijen dan lainnya," tambah dia.

Baca juga: Mahfud MD Dukung Pembangunan Lapas Terintegrasi dengan Ponpes dan Rehabilitasi Narkoba

Selain nasihat pada pejabat dan ASN, Mahfud menegaskan pencanangan kabupaten bebas Pungli di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu sebagai bentuk memberantas Pungli hingga ke tingkat desa.

"Saya meminta pencanangan ini juga dilakukan oleh kabupaten lain," pintanya.

Sementara itu Bupati Kepahiang, Hidayatullah mengaku bersyukur dipilihnya Kabupaten Kepahiang sebagai kabupaten dicanangkannya bebas pungli. 

Secara serius Pemkab Kepahiang menganggarkan Rp 666 juta pada Unit Pemberantas Pungli (UPP).

"Secara serius kita anggarkan Rp 666 juta untuk UPP untuk menyelenggarakan fungsi intelijen, penindakan dan yustisi. Ini tantangan bersama dalam melawan pungli," tutup Hidayat.