Dukung Kebijakan Larangan Miras, Kapolres Keerom Akan Tingkatkan Penindakan

KEEROM, KOMPAS.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Keerom resmi melarang peredaran minuman beralkohol di wilayah itu pada Selasa (9/3/2022).

Larangan itu tertuang dalam Instruksi Bupati Keerom Nomor 188.5/421/BUP/Tahun 2022 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Wilayah Kabupaten Keerom.

Kapolres Keerom AKBP Christian Aer mendukung kebijakan yang dikeluarkan Pemkab Keerom tersebut.

Menurut Christian, sebelum adanya surat instruksi itu, Polres Keerom sudah melakukan penindakan terhadap pihak-pihak yang memproduksi, menjual, dan mengonsumsi minuman beralkohol.

“Sebelumnya kami sudah ada sekitar 10 penindakan yang dilakukan, sehingga dengan adanya kebijakan dari Bupati Keerom, maka tentunya akan kita tingkatkan ke depannya,” kata Christian saat dihubungi, Jumat (11/3/2022).

Christian menambahkan, Polres Keerom sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan masyarakat yang menjaga pos adat di Keerom sejak tahun lalu.

Baca juga: Dewan Adat Dukung Pelarangan Peredaran Miras di Keerom, Papua

“Kami lihat pos-pos adat ini menjadi lokasi untuk miras, sehingga kami sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan masyarakat yang ada di pos-pos adat untuk menghentikan kegiatan miras di pos-pos adat,” ujarnya.

“Mereka ini adalah masyarakat kita sendiri, sehingga kita lakukan persuasif, sehingga tidak mengonsumsi miras di pos-pos adat yang ada di Keerom,” tambahnya.

Peran tokoh adat

Christian meminta para tokoh adat yang tergabung dalam Dewan Adat Keerom di masing-masing distrik dan kampung untuk berperan aktif mencegah peredaran minuman beralkohol.

“Kita sendiri sudah lakukan penindakan, sehingga perlu juga mendapatkan dukungan dari dewan adat, sehingga ikut berperan pencegahan dan penindakan terhadap warga yang masih memproduksi, mengedarkan, dan mengkonsumsi miras,” pintanya.

Christian berharap, dewan adat bisa ikut mengambil bagian bersama-sama dengan Pemkab Keerom dan pihak keamanan mencegah bahaya minuman beralkohol bagi generasi muda.

“Fungsi dewan adat juga kita harapkan bisa memberikan sanksi yang lebih dekat, sehingga masyarakat tidak hanya takut terhadap polisi, tetapi lebih takut terhadap dewan adat. Apalagi di Papua ini kuat secara adat,” harapnya.