Capaian Kasus Aktif Covid-19 di Batam Naik Jadi 200 Kasus, Walkot Sebut Tak Ada Kebijakan Baru

BATAM, KOMPAS.com - Hingga saat ini, capaian kasus aktif covid-19 di Batam telah mencapai 200 kasus. Kendati demikian Pemerintah Kota (Pemkot) Batam belum mengeluarkan kebijakan terbaru.

"Kasus aktif sudah mencapai 200, namun kami belum mengeluarkan kebijakan baru mengingat saat ini Batam juga masih menerapkan status PPKM Level 1," kata Wali Kota Batam Muhammad Rudi di Pemkot Batam, Jumat (11/2/2022).

Tidak adanya kebijakan baru di Batam, kata Rudi, diharapkan agar tidak timbul kepanikan bagi masyarakat.

Baca juga: Cegah Penyebaran Covid-19, ASN Batam Dilarang Keluar Kota

"Biar saja Batam seperti sekarang ini, agar tidak timbul kepanikan," sambungnya.

Kendati demikian, Rudi mengaku telah memerintahkan Satpol PP, baik di tingkat kelurahan, kecamatan, maupun kota, untuk turun ke lapangan dan melakukan razia protokol kesehatan (prokes) seperti menggunakan masker.

"Saya masih lakukan tindakan persuasif dulu," terang Rudi.

Rudi meminta agar masyarakat Batam dapat disiplin menerapkan prokes dan melakukan vaksinasi Covid-19 hingga booster.

"Sesuai pesan Pak Presiden jangan terlalu khawatir, namun tetap waspada. Asalkan masker dan prokes dijalankan, penyebaran (Covid-19) bisa dihentikan," sebut Rudi.

Mengenai peningkatan kasus, Rudi berkata, kasus aktif tersebut berasal dari transmisi atau penularan lokal.

Untuk itu, demi memutus mata rantai penyebaran, dirinya telah mengeluarkan kebijakan peniadaan isolasi mandiri (isoman) di rumah, meski pasien memiliki gejala ringan.

Baca juga: Cegah Penularan Covid-19, Batam Menerapkan Aturan Maksimal 75 Persen

"Berdasarkan paparan dari tenaga kesehatan, transmisi lokal Batam lumayan. Dari total pasien, ada juga yang terpapar varian Omicron dengan gejala ringan," terang Rudi.

Untuk kebijakan aktivitas masyarakat, sampai saat ini masih berjalan normal, sesuai aturan yang tertulis dalam Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2022.

Usaha masih diperbolehkan, meskipun diimbau untuk memberlakukan take away, begitu juga dengan pelaksanaan ibadah serta pembelajaran tatap muka.

"Saya tidak ingin masyarakat berpikir pemerintah tidak punya kepastian. Anak-anak memang penting untuk dilindungi, makanya saya ingin melihat dulu perkembagan kasus. Kalau memang dibutuhkan untuk belajar daring, nanti akan diputuskan," pungkas Rudi.