Pemerkosa Gadis Keterbelakangan Mental Dibebaskan, Diduga Ada Kesalahan Penyidik

SERANG, KOMPAS.com - Pengawasan Penyidikan (Wasidik) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten masih melakukan gelar perkara terkait kasus pemerkosaan terhadap gadis keterbelakangan mental yang dihentikan oleh Polres Serang Kota.

Kapolda Banten Irjen Rudy Heriyanto mengatakan, saat ini tim masih menyelidiki untuk memutuskan penyidikan perkara tersebut dilanjutkan atau dihentikan.

"Kita tunggu dulu hasil gelar perkara dalam rangka pengawasan operasionalisasi penerapan keadilan restoratifnya," ujar Rudy melalui pesan WhatsApp kepada Kompas.com, Kamis (27/1/2022).

Baca juga: Polisi Bebaskan 2 Pemerkosa Gadis Keterbelakangan Mental, IPW: Copot Pejabat yang Bertanggung Jawab

Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Banten Kombes Shinto Silitonga mengatakan, setelah dilakukan pemeriksaan sejak Jumat (21/1/2022) lalu, tim Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) dan Wasidik menemukan adanya kesalahan dalam penghentian perkara tersebut.

"Penghentian penyidikan tidak seharusnya dilakukan oleh penyidik, melainkan tetap melanjutkan perkaranya hingga dapat disidangkan ke pengadilan,” kata Shinto melalui keterangan tertulisnya, Rabu.

Baca juga: Buntut Bebasnya 2 Pemerkosa Gadis Keterbelakangan Mental, Penyidik Polres Serang DiperiksaBaca juga: Pemerkosa Gadis Keterbelakangan Mental Dibebaskan, Penyidik Diperiksa Propam Polda Banten

Menurut Shinto, penghentian penyidikan yang dilakukan Satreskrim Polres Serang Kota terlalu prematur.

Selain itu, penerapan keadilan restoratif yang dilakukan tidak sesuai dengan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Untuk memenuhi rasa keadilan, menurut Shinto, maka tim pemeriksa telah merekomendasikan agar Polres Serang Kota melakukan gelar perkara khusus terkait keluarnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Gelar perkara dilakukan pada Rabu pagi, yang diikuti oleh penyidik Satreskrim Polres Serang Kota, Bidpropam Polda Banten, bersama dengan fungsi pengawasan dari Inspektorat Polda Banten.

“Gelar perkara khusus merupakan tindak lanjut pengawasan Polda Banten terhadap penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Polres Serang Kota, dan ini sesuai dengan Perpol Nomor 8 Tahun 2021,” kata Shinto.