Selain ke Polisi, Gubernur Edy juga Akan Dilaporkan ke MUI Gara-gara Menjewer Pelatih Biliar

MEDAN, KOMPAS.com - Koalisi Advokat Menolak Arogansi Sumatera Utara selaku tim kuasa hukum pelatih biliar tim PON Sumut, Khoiruddin (Choki) Aritonang telah melayangkan peringatan hukum atau somasi kepada Gubernur Edy Rahmayadi, Kamis siang kemarin.

Somasi tersebut menuntut Edy menyampaikan permintaan maaf dalam batas waktu 1x24 jam atau paling lambat pada Jumat (31/12/2021), pukul 14.00 WIB.

Jika tidak, Choki akan langsung mengadukan Edy Rahmayadi karena telah menjewer dan menyebutnya dengan kata "sontoloyo" kepada polisi.

Edy juga akan diadukan ke Kementerian Dalam Negeri dan DPRD Sumut.

Baca juga: Layangkan Somasi, Pelatih Biliar yang Dijewer Gubernur Edy Tuntut Permintaan Maaf

Salah satu kuasa hukum Choki, Teguh Syuhada mengungkapkan, selain tiga instansi itu, perlu juga bagi mereka untuk melaporkan tindakan Edy yang mereka nilai arogan itu kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Perlu juga, kami laporkan ke MUI Sumut," kata Teguh dalam jumpa pers di salah satu kafe di Medan, Kamis (30/12/2021).

Mereka punya alasan tersendiri kenapa masalah tersebut harus dilaporkan ke MUI.

Dekat dengan ulama

Selama ini, Gubernur Edy terkenal cukup dekat dengan para ulama.

Sehingga ia berharap para ulama dan tokoh agama Islam di Sumut, dapat memberikan nasehat terhadap Gubernur Edy untuk dapat merubah sikapnya.

Agar tidak ada lagi orang yang sakit hati atas sikapnya.

"Pak Edy tagline-nya dekat sama ulama, dekat sama umat. Komunikasi dan interaksinya menyakiti umat dan masyarakat. Kami harap kepada ayahanda dan ulama kasih nasehat kepada dia. Jangan jadi pembenaran seperti itu," jelasnya.

Baca juga: Pelatih Biliar Sebut Bukan Dirinya Saja yang Dipermalukan Gubernur Edy, Kadispora dan Ketua KONI Juga

Teguh berharap dengan kejadian ini, Gubernur Edy dapat mengubah sikapnya lebih santun, bukan menunjukkan arogannya di muka umum. Mantan Pangdam I Bukit Barisan itu adalah pejabat publik yang memberikan contoh baik dan menjadi panutan.

"Kalau hal ini, sudah clear. Kami berharap jangan lagi terulang di Sumatera Utara ini. Ini dilakukan seorang pejabat publik, bukan kali pertama ini. Saya rasa ini, bukan rahasia bagi kita lagi," ucap Teguh.