Dinas PMPTSP Jabar Raih Penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 2021

KOMPAS.com - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Jawa Barat (Jabar) kembali mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia.

Setelah sebelumnya meraih penghargaan Pelayanan Prima, Dinas PMPTSP Jabar kembali menerima penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2021.

Penghargaan itu diterima langsung oleh Kepala Dinas PMPTSP Jabar Noneng Komara dalam acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2021, Senin (20/12/2021).

Noneng mengatakan, pihaknya berkomitmen penuh untuk terus mendorong Dinas PMPTSP Jabar menjaga integritas sekaligus membangun budaya kerja yang bebas korupsi dan bersih melayani.

Baca juga: Iriana Jokowi Tinjau Vaksinasi Anak 6-11 Tahun di Jawa Barat

"Saya selalu mengingatkan kepada teman-teman untuk tetap menjaga integritas dan terus berjuang, saling mengingatkan, saling menguatkan, serta saling menghebatkan supaya DPMPTSP betul-betul mempunyai budaya kerja yang bebas korupsi dan bersih melayani," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Minggu (26/12/2021).

Pada kesempatan yang sama, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusipda) Jabar juga meraih penghargaan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Selain Dispusipda Jabar, penghargaan Menuju WBK tersebut juga diterima oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jabar.

Untuk diketahui, sebagaimana dilansir dari situs resmi Kemenpan RB, pembangunan zona integritas secara masif merupakan langkah nyata pemerintah untuk melakukan perbaikan menyeluruh pada sektor pelayanan publik.

Baca juga: Sekda Apresiasi Manajemen SDM Jabar Digital Service

Pembangunan itu pun diharapkan dapat membawa pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing nasional.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB Erwan Agus Purwanto menjelaskan, pembangunan zona integritas sendiri merupakan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden RI.

Erwan mengatakan, pembangunan zona integritas WBK dan WBBK diharapkan dapat menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, efektif, bebas dari korupsi, tepercaya, dan berintegritas dalam menghadapi tantangan industri 4.0.

“Pembangunan zona integritas adalah suatu kebutuhan yang harus segera dilaksanakan dalam rangka peningkatan percepatan reformasi birokrasi,” kata Erwan.