PANGKALPINANG, KOMPAS.com - Program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari sektor budidaya perikanan di Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung dihadapkan berbagai permasalahan.
Target pendapatan daerah dari sektor itu pun terbilang rendah.
"Fasilitas kolam dan kualitas airnya perlu diperbaiki. Itu semua butuh anggaran hingga Rp 16 miliar, tapi belum ada," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pangkalpinang, Jon Herly kepada Kompas.com di kantornya, Rabu (1/12/2021).
Baca juga: Stok Kondom KPA Pangkalpinang Menipis, Padahal Dibutuhkan Penyintas HIV/AIDS
Jon menuturkan, ketiadaan anggaran membuat pihaknya belum bisa melakukan pembibitan.
Jika dipaksakan, berisiko ikan tidak bisa berkembang karena air mengandung kadar asam yang tinggi.
Imbasnya saat ini, puluhan petak kolam terbengkalai.
Baca juga: Banjir di Sejumlah Perumahan di Pangkalpinang Belum Surut, Dapur Umum Layani 368 Warga
Diperparah adanya tambang ilegal
Ikan yang ada saat ini berupa nila, lele dan udang yang tersisa dari pembibitan tahun lalu.
Kualitas air yang bermasalah, diperparah dengan adanya tambang ilegal di kawasan lahan dinas perikanan.
"Jika musim kering air kolam susut karena sudah banyak yang bocor," ujar Jon.
Kondisi stagnan, kata Jon, dialami tahun ini dan juga tahun depan.
Baca juga: Nelayan Minta Pengerjaan Proyek Reklamasi Ditangguhkan karena Mengganggu Pembibitan Ikan
Anggaran tergerus pandemi
Alasannya karena anggaran tergerus pandemi Covid-19.
"Untuk APBD sudah tidak ada. Sementara APBN melalui DAK juga tidak tersedia," ungkap Jon.
Meskipun demikian, DKP kata Jon tetap beroperasi dengan dana operasional dinas sebesar Rp 3 miliar per tahun.
"Kalau ada yang butuh penyuluhan tetap dilayani," ujar dia.