2 Perusahaan Penyedia "Debt Collector" yang Digerebek di Surabaya Kerja Sama dengan 36 Pinjol, Hanya 1 yang Legal

KOMPAS.com - Polda Jatim akan mengusut 36 aplikator pinjaman online (pinjol) yang memberikan kuasa penagihan debt collector (DC) kepada dua perusahaan, PT DSI dan PT MJI.

Dua perusahaan yang berada di kawasan Sukomanunggal, Surabaya, digerebek anggota Polda Jatim, Kamis (21/10/2021).

Dari 36 aplikator pinjol tersebut, ternyata hanya satu aplikator pinjol yang dinyatakan legal.

Sedangkan 35 aplikator lainnya, tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), alias ilegal.

Dua perusahaan tersebut tak terdaftar secara resmi di Kemekumham RI.

Baca juga: Bos Besar Penyedia Debt Collector Pinjol di Surabaya Kabur ke Luar Negeri, Polisi: Dia WNI...

Selain itu saat melakukan penagihan, dua perusahaan tersebut tak menjalankan mekanisme yang benar karena melakukan intimidasi kepada nasabah.

Mulai dari mengolok pribadi nasabah dengan penyebutan tidak pantas, dan melanggar etika. Hingga mengancam menyebar foto diri, dan data pribadi milik nasabah.

Hal tersebut dilakukan untuk mempermalukan nasabah agar segera membayar tagihan.

Praktik pengancaman itu, dilakukan para pelaku memanfaatkan fasilitas kemudahan aplikasi WhatsApp (WA) dan SMS seluler.

Baca juga: Tebar Ancaman, Penagih Pinjol Digaji Rp 4,2 Juta Sebulan, Dapat Bonus jika Capai Target

Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta mengatakan, pihaknya akan mengusut semua aplikator yang terhubung dengan perusahaan PT DSI dan PT MJI, baik yang ilegal maupun legal.

"Suatu perusahaan bisa menjalankan pinjol apabila sudah mendapat izin dari OJK. Kalau tidak ada izin, sudah pasti ilegal. Sudah pasti ditindak. Lalu bagaimana perusahaan legal. Itu diperbolehkan melakukan kegiatan," ujarnya di Gedung Humas Mapolda Jatim, Senin (25/10/2021).

Walau ada satu aplikator yang legal, Nico berharap proses pengihan tetap sesuai dengan mekanisme yang ada dan tidak menggunakan intimidasi dalam segala bentuk.

"Yang tidak diperbolehkan adalah menggunakan pihak ketiga melakukan penagihan melanggar hukum. Menyebar SMS berisi ancaman, atau mendatangi secara fisik, ancaman," tuturnya.

Baca juga: Khofifah: Lebih Baik Akses KUR daripada Pinjol

Untuk itu pihaknya akan melakukan edukasi pada masyarakat tentang perbedaan pinjil legal dan ilegal.

"Jadi kita tahu mana perusahaan yang bantu masyarakat memberikan uang. Dengan perusahaan tidak legal, melakukan cara penagihan ilegal," pungkasnya.