Rapat dengan Gubernur Gorontalo, Ini Permintaan Pendamping PKH

Kompas.com - 07/10/2021, 07:12 WIB

Rosyid A Azhar ,

Teuku Muhammad Valdy Arief

Tim Redaksi

Rosyid A Azhar

Penulis

Teuku Muhammad Valdy Arief

Editor

Lihat Foto

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie (tengah) didampingi Kepala Dinas Sosial dan Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo saat memimpin rapat sekaligus pembinaan untuk pengendalian bantuan sosial bersama seluruh pelaksana program.(KOMPAS.COM/SALMAN)

GORONTALO, KOMPAS.com – Aplikasi elektronik Program Keluarga Harapan (e-pkh) diminta diintegrasikan dengan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial–Next Generation (SIKS-NG) dan aplikasi Dukcapil.

Pengintegrasian untuk memudahkan pemutakhiran data penerima secara waktu nyata (real time) sesuai dinamika di lapangan.

Pengintegrasian ini diminta oleh Koordinator Wilayah Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi Gorontalo Hendrik Yasin saat mengikuti rapat bersama dengan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Rabu (6/10/2021).

Menurut Hendrik Yasin aplikasi SIKS-NG merupakan aplikasi nasional untuk penerima segala jenis bantuan pemerintah.

Aplikasi ini memuat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Di sisi lain, pengelolaan dan penginputan data program PKH di aplikasi e-pkh hanya bisa diakomodir jika termasuk dalam DTKS di aplikasi SIKS-NG.

“Di kami sebenarnya ada aplikasi e-pkh. Harapannya e-pkh itu terintegrasi dengan aplikasi SIKS-NG. Jadi begitu kami klik A di e-pkh maka akan terubah A di SIKS-NG. Persoalannya tidak semua pendamping sosial diberikan akses. Pendamping PKH tidak punya akses,” kata Hendrik Yasin.

Ketidaksinkronan data antaraplikasi membuat data penerima atau calon penerima baru tidak bisa diperbaharui secara real time.