KARAWANG, KOMPAS.com-Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana meragukan data kemiskinan ekstrem di 25 desa di Karawang yang disampaikan pemerintah pusat.
"Data yang sebenarnya tidak seperti itu," kata Cellica kepada Kompas.com di Gedung Galery Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, Jumat (1/10/2021).
Baca juga: 5 Kecamatan di Lamongan Jadi Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem
Cellica mengaku baru saja mengumpulkan 25 kepala desa yang wilayahnya masuk dalam daftar warga miskin ekstrem. Mayoritas desa berada di pesisir utara Karawang.
Baca juga: Wapres Targetkan Angka Kemiskinan Ekstrem di Indonesia Tuntas 2024
Mereka dikumpulkan lantaran dianggap lebih mengetahui kondisi di lapangan.
Hasilnya, para kepala desa tersebut meragukan data kemiskinan yang disampaikan pemerintah pusat.
Mereka menyebut jumlah warga miskin tak sebanyak yang disampaikan.
"Ada (kemiskinan ekstrem), tapi sebanyak itu," ujar Cellica.
Berdasarkan data pemerintah pusat, kemiskinan ekstrem di Kabupaten Karawang mencapai 4,51 persen.
Jumlah warga yang masuk penduduk miskin ekstrem berjumlah 106.780 warga.
Jika dibagi 25, maka masing-masing desa rata-rata warga yang miskin ekstrem ada 4.200.
Untuk memvalidasi data, seluruh kades diminta mendata ulang tingkat perekonomian penduduknya.
"Nanti kita sinkronisasi dengan data BPS di minggu depan. Data akan turun minggu depan. Kita belum tahu yang dimaksud sekian ribu orang itu, mana data cpclnya nanti kita sinkronkan dengan data (Pemkab Karawang)," terang dia.
Jika data ternyata cocok, maka Pemkab Karawang akan melakukan intervensi ke 25 desa itu. Misalnya bantuan program pengentasan kemiskinan atau bantuan lain.
"Kita sudah membentuk tim khusus agar bantuan yang diberikan sesuai kebutuhan. Misalnya daerah peternakan tidak mungkin diberikan bantuan pertanian," ujar Cellica.
Cellica mengatakan, dengan diungkapnya data kemiskinan ekstrem tersebut, menguntungkan 25 desa itu lantaran masyarakatnya menjadi lebih diperhatikan.
Efek pandemi Covid-19
Cellica mengungkapkan, tingkat kemiskinan naik 0,8 persen. Salah satu penyebabnya efek dari pandemi Covid-19. Namun ia menyebut angka tersebut masih terkontrol.
"Ini buat kepentingan daerah, enggak ada masalah kalau kami. Justru kita memperbaiki," ujar dia.
Hal senada disampaikan Kepala Desa Jatimulya, Kecamatan Pedes, Ato Purtoni.