Video Viral Kades di Banjarnegara Robohkan Papan Reklame, Ini Penyebabnya

BANJARNEGARA, KOMPAS.com - Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria berseragam ASN tengah merobohkan papan reklame di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, viral di media sosial (medsos).

Dalam video berdurasi 46 detik yang diunggah akun Instagram @banjarnegaraterkini Selasa (28/9/2021), terlihat pria tersebut awalnya menendang-nendang tiang papan reklame.

Baca juga: Video Viral Aksi Dugem di Kota Malang, Satpol PP Panggil Pemilik Kafe

Setelah tiang miring, pria tersebut merobohkan dan mencabut papan reklame sebuah produk yang berada di tepi jalan itu.

Belakangan diketahui, pria dalam video tersebut merupakan Kepala Desa Kalilunjar, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Slamet Rahardjo.

"Benar itu saya (yang merobohkan papan reklame) Senin (27/9/2021)," kata Slamet ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis (30/9/2021).

Dia menjelaskan, papan raklame yang terpasang di pinggi jalan raya Banjarnegara-Karangkobar, tepatnya di Desa Kalilunjar, diduga menyebabkan gangguan listrik di wilayah sekitar.

"Papan reklame tersebut memanjang dan meninggi sampai ke jaringan listrik. Sehingga mengakibatkan konduksi dan sering korsleting waktu hujan lebat, trafo sudah njepat empat kali," ujar Slamet.

Baca juga: Video Viral Oknum Dosen Bubarkan Demo Mahasiswa di Kaltim Pakai Sapu Kayu

Slamet mengaku kesal, sehingga secara spontan merobohkan papan reklame yang baru terpasang sekitar satu minggu itu.

"Saya dilapori warga, ternyata di situ ada percikan dan mengakibatkan konduksi di tiang papan reklame. Ada setrum walau tidak besar, tapi kalau hujan lebat terjadi korsleting. Sehingga otomatis saya cabut, karena takut dengan keselamatan warga," ungkap Slamet.

Menurut Slamet, papan reklame tersebut juga diduga tidak berizin, karena tidak terdapat label tanda pembayaran pajak.

"Kalau tentang perizinan saya tidak tahu, tapi di situ tidak ada labelnya. Sebenarnya bukan kewenangan kami, tapi di situ tidak ada labelnya. Saya koordinasi dengan Satpol PP membenarkan, kalau tidak ada izinnya bisa dicabut," kata Slamet.