Tanggapan Bupati Tapanuli Utara soal APBD Rp 223 Miliar yang Mengendap di Bank

TAPANULI UTARA, KOMPAS.com - Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan menanggapi teguran Presiden Joko Widodo soal penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang rendah.

Nikson menyebutkan, untuk Kabupaten Tapanuli Utara, realisasi anggaran sudah mencapai 52,15 persen.

"APBD Kabupaten Tapanuli Utara tahun anggaran 2021 sebesar Rp 1,4 triliun, dengan realisasi Rp 776 miliar, atau 52,15 persen," ujar Nikson saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Senin (20/9/2021).

Baca juga: Jokowi Tegur Kepala Daerah di Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nikson mengakui bahwa masih ada APBD yang mengendap di bank.

Namun, jumlahnya tidak seperti yang dipaparkan Presiden Jokowi pada saat kunjungan kerja ke Kota Medan pada 16 September 2021.

"Hingga 17 September 2021, dana (APBD) yang masih tersimpan di bank adalah sebesar Rp 223,3 miliar yang terdiri dari giro sebesar Rp 123,3 miliar dan deposito sebesar Rp 100 miliar," ujar Nikson.

Baca juga: Jokowi Singgung APBD di Sumut yang Banyak Mengendap di Bank

Mengenai kendala penyerapan, menurut Nikson, sebagian besar APBD merupakan anggaran kas untuk triwulan 3 dan 4, khususnya belanja modal.

"Kami dari Pemkab Tapanuli Utara tetap menindaklanjuti apa yang menjadi atensi dan arahan dari Presiden Jokowi," ujar Nikson.

Nikson menyebut, tindak lanjut yang dilakukan dengan memberikan uang muka sebesar 30 persen dan dilanjutkan pembayaran dari setiap progres pekerjaan sesuai dengan kondisi pelaksanaan di lapangan.

"Serta mempercepat proses pekerjaan fisik di lapangan, dan menginstruksikan ke seluruh OPD untuk mempercepat pengajuan pencairan dana yang didukung dengan pertanggungjawaban yang sesuai dengan regulasi yang berlaku," kata Nikson.

Sebelumnya, Jokowi menegur semua kepala daerah di Sumatera Utara terkait serapan APBD yang masih rendah.

Menurut Jokowi, APBD pemerintah daerah di Sumut malah lebih banyak yang mengendap di bank.