Soal Dugaan Pemotongan Dana BOS dan BOP di Pamekasan, Kadisdik: Silakan Ajukan Datanya ke Saya

PAMEKASAN, KOMPAS.com - Aktivis anti korupsi Pamekasan Dewan Energi Aspirasi Rakyat (Dear) menemukan dugaan pemotongan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) di sejumlah Sekolah Dasar (SD) dan TK/PAUD, di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan.

Menanggapi itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan Ahmad Zaini meminta Dear memberikan data yang sudah dikumpulkan dari masing-masing sekolah.

Data itu, kata dia, akan dicocokkan dengan data yang ada di dinas pendidikan.

Baca juga: Telan Biaya Rp 3 Miliar, Jalan di Pamekasan yang Baru Dikerjakan Sudah Ambles

"Silakan ajukan datanya ke saya. Kalau terjadi pemotongan, dari mana alurnya karena uang tidak masuk ke rekening Disdik Pamekasan," terang Ahmad Zaini kepada massa Dear yang berunjuk rasa di depan kantornya, Kamis (16/9/2021).

Menurut Zaini, dana BOS dan BOP tahun ini memang ada pengurangan karena dampak refocusing anggaran oleh pemerintah pusat.

Selain itu, dana BOS dan BOP langsung ditransfer ke rekening masing-masing sekolah.

Meski demikian, Zaini tidak ingin berdebat panjang soal dugaan pemotongan BOS dan BOP.

Sebab, pihaknya yakin Disdik Pamekasan bersih dari praktik pungutan tanpa dasar dan pemotongan bantuan.

Baca juga: Pamekasan Turun PPKM Level 2, Tempat Wisata Mulai Ramai Dikunjungi Warga

Ahmad Faesol, koordinator Dear mengatakan, sudah ada 20 lembaga pendidikan TK dan SD yang mengadu kepada dirinya terkait dugaan pemotongan tersebut.

"Ditemukan dua model pemotongan oleh oknum pejabat Disdik Pamekasan setelah kami lakukan investigasi ke bawah," terang Faesol saat berunjuk rasa.

Cara pemotongan pertama, kata dia, masing-masing lembaga pendidikan dimintai setoran oleh oknum pejabat Dinas Pendidikan Rp 3.000.000 yang diambilkan dari BOS atau BOP.

Cara kedua, setiap lembaga pendidikan diminta menyetorkan uang Rp 50.000 diambilkan dari BOS atau BOP dengan memotong bantuan masing-masing siswa.

Pihaknya telah merekam pengakuan beberapa kepala sekolah dan mengumpulkan fotokopi rekening sekolah serta jumlah siswa untuk menguatkan bukti dugaan pemotongan.

Pengakuan dan dokumen yang dikumpulkan itu untuk ditunjukkan kepada Disdik Pamekasan.

"Kami tidak sekadar bicara, tetapi kami sertakan data," imbuh Faesol.

Baca juga: Blitar Satu-satunya Daerah Zona Oranye di Jatim, Wali Kota: Banyak Warga Enggan Dites meski Kontak Erat

Faesol menduga, sistem belajar daring selama pandemi Covid-19 sengaja dimanfaatkan oknum untuk memotong dana BOS atau BOP karena siswa dan pihak orang tua dianggap tidak terlalu mempedulikan.

Pihak Dear berencana menindaklanjuti persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum.

"Disdik diajak membenahi bersama persoalan tersebut, tapi ngotot bilang tidak ada persoalan, maka jalan terakhir harus kami selesaikan secara hukum," tegas Faesol.