Pemprov Kalsel Jajaki Jalur Kereta Api hingga ke Brunei, Butuh Anggaran Rp 24 Triliun

BANJARBARU, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menjajaki jalur kereta api yang menghubungkan Pulau Kalimantan hingga ke Brunei Darussalam.

Penjajakan itu dilakukan setelah pertemuan lintas Pemprov se-Kalimantan dan juga perwakilan Brunei Darussalam melalui zoom meeting baru-baru ini.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengatakan, penjajakan ini sebagai upaya memberikan pelayanan transportasi terbaik masyarakat di Pulau Kalimantan.

Baca juga: Sahbirin Noor-Muhiddin Ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel Terpilih

Masyarakat Kalimantan, menurutnya, sudah sangat merindukan kehadiran kereta api yang diyakini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian.

"Untuk itu, perlu usaha dan kerja keras dari semua pihak agar tujuan ini bisa terlaksana segera dengan baik," ujar Sahbirin Noor dalam keterangan yang diterima, Senin (6/9/2021).

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kalsel, Rusdiansyah menambahkan, semua kepala daerah di Kalimantan menyatakan komitmennya mendukung pembangunan jalur kereta api.

Tetapi untuk merealisasikannya, dibutuhkan nilai investasi yang jumlahnya tidak sedikit.

"Nilai investasi yang diperlukan sebesar 24 triliun rupiah, ini jumlah yang sangat besar," ujar Rusdiansyah.

Baca juga: KUA di Solo Buka Layanan Biro Jodoh, Mahar hingga Nikah Semua Gratis, Tertarik?

Rusdiansyah mengungkapkan, kajian jalur kereta api yang menghubungkan Pulau Kalimantan dengan Brunei sudah berada di Kementerian Perhubungan.

Jika pembangunan jalur kereta api ini tercapai, maka, tahap awal pengerjaan di mulai dari Kota Banjarmasin menuju Kota Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalsel.

"Untuk kajian pembangunan kereta api sudah selesai dan ada di Kementerian Perhubungan, Jalurnya Banjarmasin Tanjung sepanjang 213 kilometer," jelasnya.