Temukan Data Penerima Bansos Sudah Meninggal, Bupati Sleman: Sudah Dicek sampai ke Makamnya

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo menemukan sejumlah persoalan bantuan sosial (bansos) yang bermasalah.

Permasalahan yang muncul salah satunya ditemukan data penerima manfaat yang ternyata sudah meninggal dunia.

Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo Selasa (31/08/2021) memimpin rapat terbatas dengan pendamping program keluarga harapan (PKH). Di dalam rapat tersebut, Kustini menemukan sejumlah persoalan bantuan sosial (bansos) yang bermasalah.

"Permasalahan yang muncul paling banyak di wilayah Kapanewon Depok. Ada 8 data keluarga penerima manfaat (KPM) yang bermasalah," ujar Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo dalam keterangan tertulis, Selasa (31/8/2021).

Baca juga: Risma Marah karena Bank Blokir Kartu Penerima Bansos, Ini Kata Dinsos Riau

Kustini menyampaikan, di Kapanewon Depok ditemukan data penerima manfaat yang ternyata sudah meninggal dunia.

Selain itu, terdapat penerima manfaat lainnya yang sudah pindah tempat tinggal dan datanya tidak sesuai.

"Kita temukan ada yang sudah meninggal dan sudah dicek sampai ke makamnya. Ada juga data yang tidak sesuai lain yang harus segera dibenahi," tegasnya.

Menurutnya, permasalahan lain yang ditemukan berkaitan dengan penerima manfaat yang tidak mempunyai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan juga banyak KKS yang tidak cocok dengan data yang ada di Dukcapil.

Di Kapanewon Sleman, sebanyak 134 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak ditemukan di surat perintah pencairan dana (SP2D).

Sebanyak 23 KPM yang tidak memiliki kartu keluarga sejahtera (KKS) sembako.

"Untuk data yang salah saya minta agar bisa diperbaiki secara berjanjang sesuai prosedur laporan," tegasnya.

Baca juga: Belum Dapat Bansos Sama Sekali, 16.000 Warga Banyuwangi Lapor Secara Online

Kustini menyebutkan, selain masalah data, permasalahan lain yang ditemukan berkaitan dengan akses mencetak kartu KKS.

Selama ini bank yang ditunjuk sebagai penyalur bansos PKH di Sleman belum bisa melayani cetak kartu.

"Ini sebenarnya teknis yang tentu mengganggu dan merugikan masyarakat. Dalam waktu dekat akan saya komunikasikan dengan pihak terkait agar bisa mempermudah masyarakat," ungkapnya.

Kustini meminta dinas sosial dan instansi terkait agar segera bertindak cepat memastikan keakuratan data. Sehingga bantuan bisa segera diterima masyarakat yang berhak.

Selain mengecek langsung ke lapangan, Kustini mengingatkan agar para pendamping PKH tidak bermain "nakal". Jangan sampai ada potongan dengan alasan apa pun.

"Saya juga tekankan agar jangan ada yang nakal. Karena itu hak rakyat ya harus untuk rakyat. Jangan ada potongan dengan alasan apapun. Saya tidak menoleransi tindakan seperti itu," pungkasnya.