PAMEKASAN, KOMPAS.com – Kritik yang disampaikan Komisi D DPRD Pamekasan kepada Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan, terkait dengan data penerima bantuan sosial warga yang menjalani isolasi mandiri karena Covid-19, membuat Dinsos naik pitam.
DPRD Pamekasan menemukan data yang tidak akurat antara Dinas Kesehatan Pamekasan dan Dinsos Pamekasan.
Anggota Komisi D DPRD Pamekasan Wahyudi mengatakan, Dinsos Pamekasan terlihat emosi ketika dikritik karena data penerima bansos isolasi mandiri Covid-19 ada yang tidak beres.
Bahkan, data yang disampaikan Dinsos dan Dinkes tidak sama.
Baca juga: Bentak Kapolsek, Kades: Saya Pejabat Politik, Melaksanakan Perintah Anggota DPRD Sumenep
"Data yang kami terima dari Dinkes, ada 140 warga yang isolasi mandiri. Sedangkan data penerima bantuan dari Dinsos sebanyak 250. Ini kan amburadul," terang Wahyudi, melalui telepon seluler, Senin (9/8/2021).
Politisi termuda di DPRD Pamekasan ini menambahkan, Dinsos Pamekasan ditantang untuk membeberkan data valid penerima bantuan saat bertemu langsung dalam rapat koordinasi.
Namun, dia menyebut sampai saat ini Dinsos Pamekasan belum melakukannya.
Sedangkan Dinkes Pamekasan, sudah membeberkan data.
Bahkan, data dari Dinkes Pamekasan lengkap dengan nama, alamat, usia, dan puskesmas yang memantau kondisi warga yang isolasi mandiri.
"Saya minta data ke Dinsos by name by addres dan by phone. Namun, sampai saat ini data itu tidak diberikan ke Komisi D," imbuh Wahyudi.
Politisi asal Partai Bulan Bintang Pamekasan ini ingin agar Dinsos transparan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat.