Kata Bupati Sumedang soal Sistem Ganjil Genap Saat PPKM: Lebih Humanis, PKL Masih Bisa Dagang

SUMEDANG, KOMPAS.com - Sistem ganjil genap di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dianggap lebih humanis saat daerah ini menerapkan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 9 Agustus 2021.

Hal itu disampaikan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir. Ia mengatakan, sistem ganjil genap yang mulai diberlakukan sejak PPKM Level 4 tahap 1, terbukti efektif membatasi mobilitas warga.

Baca juga: Sumedang Perpanjang PPKM Level 4, Tak Ada Penyekatan, tapi Ganjil Genap Tetap Dijalankan

Selain itu, sistem ganjil genap lebih humanis karena tetap memberikan kesempatan kepada warga untuk beraktivitas di tengah PPKM level 4.

"Dengan diberlakukannya sistem ganjil genap di wilayah jalur jalan protokol Sumedang kota, maka penyekatan total sudah tidak diberlakukan lagi. Kami berharap, kebijakan ini dapat memberikan kesempatan kepada warga untuk tetap beraktivitas meski dibatasi PPKM," ujar Dony melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Sabtu (7/8/2021).

Baca juga: Kabupaten Garut Berlakukan Sistem Ganjil Genap saat PPKM Level 4, Ini Aturannya

Dony menuturkan, sistem ganjil genap yang diterapkan di Sumedang ini bukan bertujuan untuk mengurai kemacetan.

"Karena kita bukan kota besar. Tetapi kebijakan ini kami ambil dalam rangka PPKM, yang bertujuan mengurangi kerumunan, tetapi tetap memberikan kesempatan kepada warga untuk beraktivitas," tutur Dony.Baca juga: PPKM Level 3 Kota Tasikmalaya, Sistem Ganjil Genap Berlaku, Penyekatan Jalan Tetap Dibuka

Dony menyebutkan, ketika masih diberlakukan penutupan jalan melalui penyekatan total, angkutan umum, ojek online, hingga pedagang kaki lima sekali tidak bisa masuk ke jalur jalan protokol Sumedang kota. Sehingga usaha mereka terganggu.

"Tapi dengan sistem ganjil genap ini, para pengemudi angkutan, ojek hingga pedagang kaki lima tetap bisa mendapatkan pendapatan karena diperbolehkan masuk ke jalan-jalan di kota. Ini yang kami harapkan," sebut Dony.