Soal Mobilitas Warganya, Bupati Bogor Minta Gubernur DKI Jakarta Perketat Aturan di Perkantoran

KABUPATEN BOGOR, KOMPAS.com - Bupati Bogor Ade Yasin meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memperketat aturan di perkantoran selain sektor esensial dan kritikal.

Hal itu disampaikan Ade saat Rapat Koordinasi Implementasi PPKM Darurat dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan secara virtual, Senin (5/7/2021).

"Soal mobilitas masyarakat dengan moda transportasi kereta, tadi pagi kami pantau di stasiun masih tinggi. Terutama yang akan pergi bekerja ke Jakarta. Karena itu, kami minta bantuan Gubernur DKI Jakarta untuk memperketat aturan di perkantoran," kata Ade di hadapan Luhut.

Baca juga: Kemenkes Utang ke RSUD Cibinong sampai Rp 40 M, Wabup Bogor Minta Klaim Segera Dibayar

Menurut Ade, permintaan itu dilakukan untuk mengoptimalkan titik penyekatan di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di wilayah Jawa dan Bali yang berlaku pada 3-20 Juli 2021.

Sebab, pada hari ketiga pemberlakuan PPKM darurat ini masih banyak warga di luar sektor esensial dan kritikal yang bermobilitas ke Jakarta.

Baca juga: PPKM Darurat di Kabupaten Bogor, Ini Daftar Penyekatan dan Penutupan Jalan

Imbasnya, terjadi kemacetan di titik penyekatan dan penumpukan penumpang pengguna jasa kereta rel listrik (KRL) di Stasiun Bojonggede, Kabupaten Bogor, Senin pagi.

Karena itu, pihaknya memberlakukan penyekatan akses wilayah menjadi tiga ring.

Ring pertama adalah pusat wisata, ring kedua adalah pusat kota, dan ring ketiga adalah batas wilayah.

"Untuk batas wilayah, Kabupaten Bogor yang paling banyak dengan 12 batas wilayah dengan kota dan kabupaten lain. Sehingga, tugas penyekatan batas wilayah dibagi menjadi tiga shift, dan petugasnya gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, dan BPBD. Semua petugas yang kami tugaskan putar balikkan kendaraan di luar pelat F Bogor," terang dia.

Ade yang juga sebagai ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor menilai bahwa sejauh ini masih ada perusahaan yang mewajibkan karyawannya bekerja di kantor.

Supaya aturan PPKM darurat ini berjalan lancar, perusahaan di setiap daerah dilarang mewajibkan karyawannya untuk work from office (WFO) kalau bukan di sektor esensial dan kritikal.

Larangan serupa juga berlaku untuk warga yang masih melakukan perjalanan ke luar daerah atau Bogor selama PPKM darurat berlangsung.