Bupati PPU Beberkan Alasan Tak Mau Lagi Tangani Kasus Covid-19

SAMARINDA, KOMPAS.com - Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Abdul Gafur Masud sempat mengeluarkan pernyataan memantik perhatian publik dua hari terakhir.

Pria yang akrab disapa AGM ini mengatakan tak mau lagi urus kasus Covid-19.

Pernyataan itu ia sampaikan usai Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020, Selasa, (29/6/2021) di PPU.

Ketua Tim Satgas Penanganan Covid-19 PPU ini mengaku akan menarik diri dari tim.

"Mulai hari ini, bulan enam, tahun ini, saya tidak mengurus lagi kasus (virus) corona, mulai dari pengadaan, penanganan dan lain-lain," ungkap AGM di hadapan para legislator.

Baca juga: Demo Tolak Pergantian Ketua DPRD di Kantor Golkar Kaltim Ricuh 

AGM memberi penjelasan lengkap kepada Kompas.com alasan di balik pernyataannya itu.

Dia bercerita bermula dari pengadaan bilik disinfektan pada Maret 2020 lalu. Saat itu, kasus Covid-19 pertama kali masuk Indonesia, dan masyarakat dalam situasi panik.

Secara bersamaan keluar Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Covid-19).

Semua daerah termasuk PPU mempersiapkan langkah-langkah pencegahan, dari pengadaan masker, bilik disinfektan (chamber), dan lainnya.

"Situasi itu pengadaan juga serba darurat toh. Mungkin teman-teman juga tahu kan, serba mahal, misalnya harga masker yang mencapai Rp 500.000 dan lainnya," kata dia saat dihubungi Kompas.com, Kamis (1/7/2021).

Pemkab PPU, kata dia, melelang pembelian bilik sterilisasi atau disinfektan 100 unit untuk orang atau manusia, dan empat unit untuk kendaraan dengan nilai Rp 2,7 miliar dan Rp 2 miliar.

Baca juga: Kasus Malaria di Kabupaten PPU Melonjak hingga 30 Persen

Harga satuan bilik sterilisasi untuk orang per unit Rp 27 juta, sementara bilik disinfektan kendaraan dibeli dengan harga per unit Rp 500 juta.

"Kebetulan saya minta tolong sama anak-anak Himpinan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta karena barang dia dipakai sama kementerian, DPR RI dipakai, Istana dipakai. Chamber-nya itu enggak sama dengan dibikin orang pakai air semprot itu. Ini dia pakai mesin," terang AGM.

AGM mengklaim, PPU saat itu termasuk membeli dengan harga murah.

Pasalnya, harga chamber yang dijual saat itu di daerah Jawa sekitar di atas Rp 30 juta per unit tanpa ongkos kirim (ongkir).

"Sementara kita beli harga Rp 27 juta per unit di luar ongkir," terang dia.

Bahkan, kata AGM, saat itu Pemkab PPU belum punya anggaran, sehingga ia meminta tolong agar diadakan terdahulu barang itu oleh penyedia barang.

"Kita enggak ada anggaran, teman-teman itu (kontraktor) mau membantu atas nama kemanusian. Karena ini teman juga, saya Bupati kan temannya dia. Saya minta tolong dong bro, mengadakan ini (chamber) seperti yang di kementerian tuh, tapi bukan berupa air tapi berupa asap," beber AGM.

Akhirnya, Pemkab PPU mendapat suplai barang itu. Sebanyak 100 bilik disinfektan disebar seluruh OPD dan pelayanan publik lainnya.

Sementara empat unit chamber kendaraan diparkir di depan Mapolres PPU, kini dipindahkan di pintu masuk Pelabuhan Feri Penajam, RSUD Ratu Aji Putri Bitung Penajam, Kecamatan Sepaku dan di Kecamatan Babulu sejak Juli 2020 silam.

Namun, hingga kini sudah lewat satu tahun bilik sterilisasi kendaraan itu belum difungsikan.

Anggota DPRD PPU mulai menyoroti. Beberapa di antaranya menyebut proyek tidak jelas.

Kontraktor Diminta Kembalikan Uang

Awal 2021 lalu, proyek pengadaan bilik disinfektan di PPU jadi temuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kaltim.

Hasil audit BPKP harga beli dinilai tak wajar, seperti ditulis Tribun Kaltim di PPU, awal Februari 2021 lalu.

Misalnya, harga bilik disinfektan kendaraan per unit, menurut BPKP harusnya berkisar Rp 200 juta. Artinya, harga empat unit mestinya Rp 800 juta.