JAYAPURA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan menggelar pertemuan dengan Forkompinda Papua dan tokoh agama di Jayapura, Minggu (27/6/2021).
Pertemuan tersebut dilakukan untuk meredam polemik penunjukan Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Dance Yulian Flassy sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua.
Menurut dia, penunjukan tersebut wajar untuk memperlancar jalannya roda pemerintahan yang akan berimbas pada pembangunan.
"Penunjukan Plh kepala daerah itu hal yang lumrah dan juga terjadi di daerah-daerah yang lain. Sesungguhnya ada regulasi yang mengatur penunjukan-penunjukan kepala daerah, aturan itu kita terapkan semua sama. Hanya kondisi antara satu daerah dengan yang lain tentu berbeda-beda, kuncinya di komunikasi," ujar Benni di Jayapura, Minggu.
Salah satu pertimbangan mendesak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menunjuk Plh Gubernur Papua adalah pencairan dana alokasi khusus (DAK) fisik.
Baca juga: Polemik Penunjukan Plh Gubernur Papua, Muncul Hoaks Seruan Unjuk Rasa
Menurut dia, ada dokumen persyaratan yang harus ditandatangani kepala daerah.
"Pada 2021 ini, di Provinsi Papua ini dana alokasi khusus fisik yang junlahnya kurang lebih Rp 422 miliar yang dialokasikan untuk tujuh bidang pembangunan," kata dia.
"Kita ingin mendorong agar DAK Fisik itu betul-betul dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di seluruh kampung. Jadi pemerintah daerah dalam hal ini mendorong percepatan untuk pemenuhan dokumen-dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik," sambung Benni.
Penunjukan Plh Gubernur dinilai penting karena PON XX di Papua akan digelar dalam waktu dekat. Hal itu bisa memperlancar berbagai kebijakan terkait penyelenggaraan PON.
Mendagri, sambung Benni, juga terus berdoa agar Gubernur Papua Lukas Enembe yang berobat di Singapura segera pulih dan kembali menjalankan tugasnya.
"Pak Menteri mengajak semua untuk bersama-sama untuk mendoakan pak gubernur cepat sembuh, cepat pulih dan cepat bersama kita di Provinsi Papua," kata dia.