JAYAPURA, KOMPAS.com - Polemik penunjukan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Dance Yulian Flassy, sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua, memunculkan kabar bohong atau hoaks.
Salah satunya adalah seruan mengatasnamakan paguyuban nusantara yang mengajak masyarakat melakukan unjuk rasa ke Kantor Gubernur Papua pada Senin (28/6/2021).
Hal tersebut kemudian dibantah oleh Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Papua, Mansur.
Menurut dia tidak pernah ada pembicaraan terkait polemik tersebut.
"Ada seruan mengatasnamakan paguyuban nusantara, itu tidak benar, itu kan berbahaya, itu hoaks," ujar Mansur saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (27/6/2021).
Baca juga: Gubernur Papua Surati Presiden, Protes Mendagri Tunjuk Sekda untuk Gantikan Tugasnya
Mansur juga menilai, kerukunan kemasyarakatan tidak memiliki hak untuk merespon polemik Penunjukan Plh Gubernur Papua yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri.
Karenanya ia mengajak seluruh masyarakat untuk tenang dan tidak terprovokasi dengan isu-isu yang tidak jelas sumbernya.
"Soal misskomunikasi antar jajaran pemerintahan, soal Plh Gubernur Papua, itu urusan pemerintahan, bukan urusan paguyuban dan kelompok masyarakat," kata dia.
Baca juga: Polemik Penunjukan Plh Gubernur Papua, Sekda Disebut Jarang Berkomunikasi