BATAM, KOMPAS.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Kepulauan Riau, hingga saat ini belum menggelar vaksinasi massal. Alasannya, kota ini kekurangan tenaga kesehatan yang bertugas menyuntikkan vaksin atau vaksinator.
Permintaan Pemerintah Kota (Pemkot) Batam mengenai tambahan 126 Tenaga Kesehatan (Nakes) vaksinator kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri), dalam program vaksinasi masal hingga saat ini belum teralisasi.
Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan, dia sangat berharap sekali bantuan nakes vaksinator dari Pemprov Kepri untuk menyukseskan vaksinasi massal yang tengah dilakukan Batam.
“Kalau tidak ada halangan, diperkirakan (vaksinasi massal) baru terealisasi pada awal Juli 2021 mendatang,” kata Amsakar melalui telepon, Sabtu (26/6/2021).
Baca juga: Amerika dan Indonesia Bangun Pusat Pelatihan Maritim Senilai 3,5 Juta Dollar AS di Batam
Ia mengatakan belum terealisasinya permintaan ini dikarenakan adanya mutasi jabatan di sejumlah Kepala Dinas di Pemprov Kepri, termaksud Sekretaris Daerah Pemprov Kepri yang sebelumnya dijabat oleh Arif Fadillah, kini diganti Lamidi.
Padahal permintaan tambahan Nakes vaksinator sebelumnya telah disetujui oleh Sekda Pemprov Kepri yang lama, Arif Fadillah dan Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Kepri Bisri.
"Kemarin dapat penjelasan ada pergeseran struktur, mereka minta waktu lagi, mereka akan mengkomunikasikan dengan tim anggaran pemprov dan Sekda yang baru," kata Amsakar.
Dengan adanya kendala ini, Amsakar mengakui bahwa pihaknya tengah mencari solusi lain dalam pemenuhan kebutuhan 342 tenaga yang terdiri dari Tenaga Medis, Para Medis, hingga petugas untuk memasukkan data.
Baca juga: PPKM Batam Resmi Berlaku, Ini Aturan Lengkapnya
Amsakar bahkan mengingatkan, dengan permintaan 126 tenaga kesehatan dari Pemprov Kepri, sebenarnya belum mencukupi target tenaga dalam pelaksanaan vaksinasi bagi seluruh masyarakat Kota Batam yang dipusatkan di beberapa titik dan seluruh Puskesmas pada 12 Kecamatan di Batam.
"Karena kita membuat beberapa titik sentra selain pelaksanaan vaksinasi di Puskesmas. Untuk itu kita minta bantuan dari Pemprov. Sisanya ada 216 lagi nanti itu akan menggunakan anggaran dari APBD kita. Dan kita fokuskan pada rekrut dokter dan para medis," papar Amsakar.
Sembari menunggu realisasi bantuan tenaga medis, saat ini pihaknya mengaku melakukan beberapa opsi di antaranya pemberdayaan guru sebagai tenaga administrasi dan input data di beberapa titik sentra vaksinasi hingga Puskesmas, dan juga bantuan dari tenaga relawan dari beberapa Universitas.