Busyro Muqoddas dan Tokoh Lain Pukul Kentongan di Yogyakarta, Minta TWK Dibatalkan

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Kentongan biasanya diletakkan di pos ronda yang ada di RT maupun desa. Kentongan dulunya sebagai alat komunikasi warga jika terjadi pencurian, kebakaran, atau bencana alam.

Dalam memukul kentongan terdapat beberapa kode untuk komunikasi dengan seluruh warga.

Seperti kentongan diketuk 2-2-2 menandakan pencuri ada yang masuk di lingkungan warga. Lalu 3-3-3 kode kepada masyarakat untuk menangkap pencuri yang masuk.

Baca juga: Materi Dinilai Sensitif, Jokowi Diminta Batalkan Pemberlakuan TWK

Kentongan inilah yang digunakan oleh berbagai elemen masyarakat Yogyakarta, yang tergabung dalam Jogja Kompak.

Mereka menolak adanya Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk para penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (TWK).

Jogja Kompak ini terdiri dari Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM yang juga mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas, peneliti senior Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) FH UGM Zainal Arifin Mochtar, Anggota DPD RI Afnan Hadikusumo, Dekan Hukum UMY Trisno Raharjo, dan lain sebagainya.

Berlokasi di gedung DPD DIY mereka memukul kentongan sebagai tanda bangsa Indonesia sedang tidak baik-baik saja karena penyidik kompeten di KPK mulai disingkirkan oleh pihak-pihak yang anti dalam pemberantasan korupsi.

Pernyataan sikap Jogja Kompak dibacakan oleh Zainal Arifin Mochtar atau akrab disapa Uceng yang menyuarakan agar hasil TWK dibatalkan.

"TWK adalah upaya pelanggaran HAM dengan menyingkirkan orang-orang berintegritas, progresif, mumpuni dan teruji di KPK. Oleh sebab itu TWK ini harus dibatalkan," katanya saat ditemui di lokasi, Senin (31/5/2021).

Baca juga: AHY: Jangan Sampai TWK Jadi Penentu Layak atau Tidak Seseorang di KPK

Selain menuntut untuk pembatalan TWK Jogja Kompak juga meminta para penyelenggara TWK ini untuk meminta maaf kepada publik.

"Para pihak yang menggelar TWK bagian dari konspirasi meminta maaf kepada publik," ujarnya.

Lanjut Uceng, pihaknya juga mendesak presiden agar mengembalikan nama baik 75 orang yang dikategorikan tidak memiliki wawasan kebangsaan.

"Presiden memerintahkan kepada ketua KPK agar mengembalikan nama baik 75 orang yang dianggap tidak memiliki wawasan kebangsaan. Bisa dibayangkan mereka dianggap liberal, dan dianggap tidak pancasilais," ujar dia.

Selain itu, Jogja Kompak juga meminta kepada presiden agar memerintahkan komisioner KPK agar tetap fokus pada pemberantasan korupsi.

"Selesaikan kasus yang sedang ditangani seperti kasus korupsi dana bansos, benur, suap KPU RI, dan kasus korupsi Mandala Krida Yogyakarta," ujar dia.

Menurutnya apabila gugatan tidak diindahkan maka kepercayaan publik pada pemerintah akan hilang. Serta indeks demokrasi Indonesia akan semakin menurun di mata dunia.