Petani di 2 Desa Berebut Jatah Air Waduk Sumengko, Ini Saran Anggota DPRD Gresik

GRESIK, KOMPAS.com - Ketegangan sempat terjadi antarpetani Desa Gredek dan Sumengko, karena rebutan jatah air di waduk Sumengko, Kecamatan Duduksampeyan, Gresik.

Badan Koordinator Wilayah (Bakorwil) Bojonegoro selaku pemegang kebijakan sudah meninjau lokasi, Selasa (18/5/2021).

Mereka menemukan kerusakan di salah satu pintu air yang menyebabkan pasokan air petani di Desa Gredek dan Sumari terhambat.

"Memang ada perwakilan kami yang ikut kemarin, tapi sebatas mendampingi orang Bakorwil. Sebab waduk Sumengko itu masuk provinsi, jadi Bakorwil yang menangani," ujar Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUTR Gresik Sri Zubaidah saat dikonfirmasi, Kamis (20/5/2021).

Namun Sri tidak menampik pihaknya sempat menerima aduan dari perwakilan petani di desa tersebut terkait kerusakan salah satu pintu air waduk.

Sri sudah menyampaikan keluhan itu kepada Bakorwil Bojonegoro dan jajarannya.

Baca juga: Selain 2 Jenazah Anggota KKB, Satgas Nemangkawi Temukan Senjata dan Uang Rp 14 Juta

"Sekitar dua bulan lalu, dan itu sudah kami sampaikan kepada Bakorwil, sebab yang menangani itu ya Bakorwil bukan kami," ucap dia.

Sekretaris Komisi III DPRD Gresik yang menangani bidang pembangunan, Abdullah Hamdi mengatakan, Waduk Sumengko memang berada di bawah kewenangan Bakorwil Bojonegoro.

Meski begitu, pihaknya berharap penanganan bisa dilaksanakan demi kesejahteraan bersama.

"Kalau Waduk Sumengko itu provinsi. Sementara untuk Gresik sendiri, kami juga sudah mendorong kepada Pemkab dan pihak terkait untuk normalisasi waduk maupun aliran sungai di bawah penanganan mereka sendiri," kata Hamdi, saat dihubungi terpisah.

Hamdi mengatakan, normalisasi sangat penting dilakukan. Tak hanya kepada petani yang membutuhkan air pada kemarau, tetapi juga untuk mencegah potensi banjir.

"Makanya kami berulang kali mengingatkan itu, dan sepertinya bagian SDA, Dinas PUTR, sudah memahami itu. Sebab ini tidak hanya berhubungan dengan petani, tapi juga potensi banjir," tutur Hamdi.

Sebab itu, Hamdi menyarankan kepada pemegang kebijakan yang ada di Pemkab Gresik untuk bijaksana dalam mengelola anggaran yang ada.