Pemerintah Bolehkan Shalat Idul Fitri di Kota Pontianak, tapi...

PONTIANAK, KOMPAS.com – Wali Kota Pontianak Edi Rustdi Kamtono mengatakan, sampai dengan saat ini, pelaksanaan shalat Idul Fitri masih diizinkan. Namun tentu harus dengan protokol kesehatan yang ketat.

Bahkan, kata Edi, Pengurus Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) Kota Pontianak berencana menggelar shalat Ied di halaman depan kantor wali kota untuk memecah konsentrasi kepadatan di masjid-masjid sekitar.

“Untuk pelaksanaan shalat Idul Fitri hingga saat ini masih kita izinkan. Tetapi harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat,” kata Edi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/5/2021).

Baca juga: Mutasi Virus Corona Terdeteksi di Kalbar, Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19

Edi menegaskan, dalam kondisi pandemi sekarang ini, protokol kesehatan harus benar-benar diterapkan agar tidak muncul klaster penyebaran virus corona atau Covid-19 rumah ibadah.

“Jangan sampai prokes dilanggar, kita tidak ingin sehabis shalat Idul Fitri ada klaster rumah ibadah,” ucap Edi.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji mengatakan, pelaksanaan shalat Idul Fitri tidak dilarang atau dibolehkan.

Namun harus betul-betul menggunakan protokol kesehatan. Seperti misalnya menyiapkan masker. Dan jika harus beli, bisa gunakan dana kas masjid.

“Harus pakai masker. Pengurus masjid harus bertanggung jawab, jangan sampai kita mengambil tindakan terhadap pengurus masjid yang membiarkan orang melanggar protokol kesehatan,” kata Sutarmidji kepada wartawan, Senin (3/5/2021).

Baca juga: Gubernur Kalbar: Masjid Tak Gunakan Prokes, Tak Akan Dibantu APBD untuk Kegiatan

Sutarmidji meminta seluruh pengurus masjid memiliki kesamaan pemahaman. Dia menyontohkan, jika dalam shalat itu merapatkan dan meluruskan barisan, maka kali ini cukup meluruskan barisan.

“Rapat dan lurusnya barisan saf itu bukan untuk sahnya salat, tapi kesempurnaan. Nah kondisi darurat tidak ada yang bisa sempurna, makanya cukup lurus, tapi tidak rapat,” terang Sutarmidji.

Sutarmidji memastikan akan mendata masjid-masjid yang tidak menerapkan protokol kesehatan.

“Saya mau lihat, saya suruh data masjid-masjid yang tidak menggunakan protokol kesehatan, maka tidak akan dibantu dari APBD untuk kegiatan apapun kalau ngajukan ke kita,” ucap Sutarmidji.