2 Warga Ditangkap Bawa Senjata Api Rakitan, Terancam 20 Tahun Penjara

SORONG, KOMPAS.com - Polda Papua Barat menangkap dua orang berinisial CA dan EM karena diduga membawa satu pucuk senjata rakitan jenis revolver saat razia operasi Pekat Mansinam I 2021 pada Jumat (30/4/2021).

Kapolda Papua Barat Irjen Tornagogo Sihombing mengatakan, polisi menangkap dua orang yang membawa senjata itu saat razia di Jalan Simpang Tiga Maruni, Kabupaten Manokwari, Papua Barat.

Baca juga: 4 Kabupaten Bentuk Tim Pemekaran Provinsi Papua Selatan, Berikut Potensi PAD Wilayahnya

Kapolda mengatakan, CM dan EM saat ini ditahan di Polda Barat. Selain senjata rakitan dari DM dan EM, polisi juga menyita sebuah senjata jenis airsoft gun dari seorang warga berinisial AF karena tak memiliki izin.

Tornagogo mengatakan, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap kasus kepemilikan senjata api ini.

"Kita tahu bahwa sejauh ini banyak kita ungkap peredaran senjata api yang datang dari luar Papua dan Papua Barat karena itu dilarang, polisi akan tegas menindak peredaran senjata api," kata Tornagogo saat konferensi pers virtual di Polda Papua Barat, Kamis (6/4/2021).

Tornagogo menjelaskan alasan maraknya peredaran senjata api ilegal di Manokwari. Biasanya, kata dia, masyarakat adat menjadikan senjata sebagai mahar perkawinan.

Ia pun meminta bantuan pemerintah dan tokoh agama untuk menyelesaikan masalah ini. Senjata api, kata dia, tak perlu menjadi mahar perkawinan.

"Ini perlu kita duduk bersama pemerintah dan tokoh agama mahar perkawinan tidak perlu dengan senjata api. Namun, bisa dalam bentuk uang dan barang berharga," kata Tornagogo.

Kapolda Papua yang didampingi Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa mengimbau masyarakat yang masih menyimpan senjata api rakitan agar menyerahkannya ke pihak berwajib.

Baca juga: Pria yang Viral karena Semprotkan Cairan Pembasmi Nyamuk ke Mulut Meninggal, Ini Kata Keluarga...

Polda Papua Barat sudah menetapkan kedua pelaku yang membawa senjata api rakitan jenis revolver sebagai tersangka.

Mereka disangka pasal 1 Undang-Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.