Pusat Perbelanjaan di Sumedang Mulai Ramai, Satpol PP Ancam Cabut Izin Usaha

SUMEDANG, KOMPAS.com - Menjelang Lebaran, sejumlah pusat perbelanjaan di wilayah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, mulai dipadati pengunjung.

Kepala Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumedang Yan Mahal Rizzal mengatakan, personel gabungan disiagakan untuk mencegah terjadinya kerumunan di seluruh titik pusat perbelanjaan.

"Personel gabungan siaga mengatur, sekaligus terus mengimbau agar tidak terjadi kerumunan," ujar Rizzal kepada Kompas.com, Senin (3/4/2021).

Baca juga: Cerita Wali Kota Bandung Terhalang Parkir Liar yang Belanja Lebaran, Marah Dituduh Beri Izin

Rizzal menuturkan, pengelola atau penanggungjawab usaha telah diperingatkan untuk patuh pada protokol kesehatan.

Jika terjadi kerumunan, maka pengelola usaha akan diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang pengenaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran tertib kesehatan dalam pelaksanaan PSBB proporsional di Sumedang.

"Sanksi yang diberikan berupa denda administrasi dengan beberapa tahapan lanjutan hingga ke pencabutan izin usaha," tutur Rizzal.

Baca juga: Tidak Ada Celah bagi Warga yang Nekat Mudik via Pelabuhan Merak

KOMPAS.com/AAM AMINULLAH Personel gabungan penegak disiplin protokol kesehatan siaga di pusat perbelanjaan di wilayah Sumedang kota, Senin (3/5/2021). AAM AMINULLAH/KOMPAS.com

"Baru Griya Plaza Sumedang yang kami denda Rp 300.000 karena terjadi kerumunan," sebut Rizzal.

Sementara itu, Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan mengimbau masyarakat untuk menahan diri, tidak euforia menjelang Lebaran tahun ini.

"Karena kita belum aman dari Covid-19. Lonjakan kasus di India harus menjadi contoh bagi kita semua," ujar Erwan kepada Kompas.com di Gedung Negara, Sumedang.

Senada dengan Rizzal, Erwan menuturkan, personel gabungan akan disiagakan di pusat perbelanjaan untuk mencegah terjadinya kerumunan.

"Personel gabungan akan memberikan sanksi tegas, baik itu kepada warga maupun pemilik usaha yang abai protokol kesehatan. Ada sanksi tegas berupa pencabutan izin usaha bagi pemilik usaha yang melanggar," kata Erwan.