Menkominfo Johnny Plate Minta Masyarakat Tak Sebar Foto Aksi Terorisme

SOLO, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate meminta masyarakat tidak menyebarkan foto yang tidak memenuhi persyaratan etis digital.

Hal ini menyusul tersebarnya foto-foto terkait aksi terorisme yang terjadi di Mabes Polri.

"Mari jaga bersama-sama tidak ada manfaatnya menyebarkan foto-foto yang menyebar ketakutan, yang berpotensi menjadi penghasut, dan diadu domba di antara masyarakat," kata Johnny dalam kunjungannya di Solo, Jawa Tengah, Kamis (1/4/2021).

Baca juga: Demokrat Solo Bersyukur Hasil KLB Deli Serdang Ditolak Kemenkumham

Pihaknya berharap masyarakat cerdas untuk memilih dan memilah termasuk foto-foto, gambar terkait aksi terorisme.

"Saat ini aparat penegak hukum sedang bekerja. Dan kita percayakan aparat penegak hukum kita bekerja dengan profesionalisme yang tinggi," terang dia.

Menurutnya, untuk mencegah hal tersebut agar tidak terjadi harus dimulai dari diri sendiri masyarakat masing-masing.

Johnny mengatakan, ke depan pemerintah bersama masyarakat akan melakukan berbagai kegiatan melalui gerakan nasional literasi digital.

Baca juga: 37 Santriwati Ponpes Solo Jalani Karantina di Asrama Haji Donohudan, 9 Sudah Negatif

Selain itu, kata dia, pihaknya juga melaksanakan kegiatan melalui focus group discussion (FGD) dan sosialisasi maupun edukasi secara masif melibatkan masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pendidikan.

"Marilah gunakan ruang digital secara lebih bermanfaat untuk kepentingan dan kemaslahatan kita. Bukan ruang digital digunakan secara keliru, secara salah termasuk gambar pernografi dan kegiatan radikal, terorisme yang tidak ada manfaatnya," sambung dia.

Johnny mengatakan, akan ada sanksi bagi penyebar informasi yang tidak benar.

"Selalu ada aturannya. Kalau sanksi-sanksi sudah ada aturan di dalam UU ITE dalam UU KUHP yang sudah ada aturannya domain penegak hukum. Biar penegak hukum yang memilah," terangnya.

Pihaknya mengungkapkan bersama Kemenko Polhukam sudah mendapat tugas dari Presiden Jokowi untuk menyiapkan satu pedoman bagi aparat hukum terkait pelanggaran di ruang digital atau dikenal UU ITE.