"Lagi Panen Raya Kok Tega Impor Beras"

BLORA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah pusat untuk melakukan impor beras tampaknya tidak disetujui oleh sejumlah pihak.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Padmasari Mestikajati mengatakan impor beras yang rencananya akan dilakukan oleh pemerintah, tidak masuk akal.

"Menurut saya itu yang enggak masuk akal ya, di tengah panen raya kayak gini kok masih tega-teganya mengimpor beras, kan kasihan para petani kita," ucap Padmasari saat ditemui Kompas.com di LPPL Radio Gagak Rimang, Blora, Kamis (18/3/2021).

Baca juga: Meski Surplus, Kalsel Tetap Butuh Impor Beras

Menurutnya, angggaran yang digunakan untuk impor beras tersebut lebih baik dialihkan untuk anggaran yang lainnya.

"Pemerintah harus bisa memacu supaya pembelian di petani harganya tidak turun, bukan malah mempunyai kebijakan untuk mengimpor beras itu," katanya.

KOMPAS.com/ARIA RUSTA YULI PRADANA Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Padmasari Mestikajati saat ditemui di LPPL Gagak Rimang Blora, Kamis (18/3/2021)

Lebih lanjut, Padmasari mengatakan teman-temannya yang duduk di kursi DPRD Jateng juga akan menolak impor beras, apabila kebijakan tersebut merugikan masyarakat.

"Saya belum bisa bicara atas nama DPRD secara institusi, tapi saya rasa kalau teman-teman di sana, kalau itu merugikan konstituennya, apalagi Jawa tengah juga salah satu lumbung kan, jadi pasti terdampak sekali. Menurut saya semuanya juga menolak," terangnya.

Baca juga: Ridwan Kamil Minta Pusat Tunda Impor Beras karena Jabar Surplus

Politisi Golkar ini mengaku pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait rencana Pemerintah Pusat melakukan impor beras. Sehingga sebisa mungkin rencana impor beras tidak dilakukan.

Selain berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, DPRD Jawa Tengah juga akan berkoordinasi dengan DPR RI terkait hal tersebut.

"Kalau untuk ke DPR RI itu mungkin secara personal ya, banyak teman-teman yang sudah mengadukan ya, karena ini termasuk viral ya apalagi kemarin juga saya mendapatkan banyak aduan terkait hal ini," jelasnya.