Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Situasi Intan Jaya Terus Memanas, Kapolda: Ini Rentetan Kekecewaan Pilkada 2017

Kompas.com - 15/02/2021, 18:43 WIB
Dhias Suwandi,
Robertus Belarminus

Tim Redaksi

JAYAPURA, KOMPAS.com - Situasi keamanan di Kabupaten Intan Jaya, Papua, masih terus memanas.

Terakhir, Prada Ginanjar, Anggota Yonif 400 Raider gugur dalam kontak senjata antara aparat keamanan dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Senin (15/2/2021) pagi.

Merespons hal tersebut, Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpauw menyebut gejolak keamanan di Intan Jaya merupakan akumulasi kekecewaaan sekelompok masyarakat yang sudah tersimpan sejak pelaksanaan Pilkada 2017.

Karenanya, upaya pembinaan yang dilakukan Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, kurang direspons oleh masyarakat.

Baca juga: Baku Tembak TNI Vs KKB di Intan Jaya, Prada Ginanjar Gugur

"Saya lihat mereka (Pemkab) terkendala, Intan Jaya itu kemungkinan besar ada rentetannya dengan Pilkada karena ada amarah kekecewaan yang memang tersimpan di dalam sanubari masyarakat Intan Jaya, saya paham itu," ujar Paulus, di Jayapura, Senin.

Saat Pilkada 2017 di Intan Jaya, terjadi aksi kekerasan dari kelompok masyarakat tertentu yang melakukan pembakaran terhadap beberapa fasilitas pemerintahan dan mereka juga sempat menduduki Bandara Bilogai.

Menurut Paulus, Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni telah berupaya merangkul para pesaingnya saat Pilkada, untuk sama-sama membangun daerah yang terletak di ketinggian 2.200 mdpl tersebut.

"Tapi, itu sudah lalu, saya pikir pemerintahan yang sekarang sedang mencoba merangkul mereka-mereka yang jadi saingan saat Pilkada, tapi mungkin ada bagian yang belum sehingga kelompok ini terus memunculkan amarah-amarah itu," kata dia.

Baca juga: Prada Ginanjar Gugur Ditembak KKB di Intan Jaya, Dievakuasi Pakai Helikopter ke Mimika

Paulus juga meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) untuk ikut serta menangani konflik di Intan Jaya.

"Kami berharap tidak hanya Bupati yang menangani, harus ada peran dari DPRP, Pemprov Papua, turun dong, datang dan ajak (masyarakat) bicara, kalau kami aparat yang bicara, masyarakat sudah apriori dan kemudian pendekatannya pasti dengan imbauan. Tapi, kalau tidak mau pasti kami jalankan peran dan fungsi kami, karena buktinya anggota jadi korban terus," tutur Paulus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com