Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PTKM di Gunungkidul Diperpanjang 2 Minggu, Warga Boleh Gelar Hajatan

Kompas.com - 09/02/2021, 16:14 WIB
Markus Yuwono,
Khairina

Tim Redaksi

 

YOGYAKARTA,KOMPAS.com-Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memastikan adanya perpajangan kebijakan Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) selama dua minggu ke depan.

Dalam perpanjangan tahap ketiga ini, masyarakat bisa melaksanakan hajatan dengan persyaratan yang wajib dipenuhi.

Wakil Bupati Gunungkidul Immawan Wahyudi menyampaikan, Pemkab Gunungkidul memutuskan memperbolehkan warga menggelar hajatan.

Baca juga: Sapa Aruh Sultan HB X: Pandemi Covid-19 Meluas, Masyarakat Berdayakan Jaga Warga

Namun, dalam pelaksanaannya ada beberapa kriteria mulai dari zonasi kerawanan hingga penerapan protokol kesehatan dalam acara tersebut.

Dalam PTKM kali ini akan dilaksanakan sampai 28 Februari 2021 mendatang, ada upaya penanggulangan hingga tingkat RT/RW.

“Dengan ini harapannya ada Jaga Warga untuk saling menjaga agar terhindar dari penyebaran virus. Selain itu, di kalurahan nantinya juga dibangun posko desa dan shelter seperti yang dilakukan Kabupaten Bantul.

Immawan mengatakan, keberadaan tim penanggulangan di tingkat RT/RW nantinya juga menjadi elemen penting dalam penetapan peta kerawanan apakah di wilayah tersebut masuk zona merah, kuning atau hijau. Jika nantinya RT masuk zona hijau atau kuning diperkenankan untuk menggelar hajatan.

"Tapi kalau zonanya merah maka belum boleh menggelar hajatan," kata Immawan saat dihubungi melalui sambungan telepon Selasa (9/1/2021).

Baca juga: Gubernur DIY Sri Sultan HB X Siap Divaksin Covid-19 jika Sudah Ada untuk Lansia

Meski masyarakat yang masuk zona hijau atau kuning boleh menggelar hajatan. Namun dalam pelaksanaan harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Adapun contohnya,  penerapan protokol kesehatan di acara hajatan seperti tidak boleh salaman, untuk hidangan, tidak boleh dengan tata cara hidangan di dalam hajatan, di mana tidak disarankan untuk menyediakan prasmanan. Nasi boks tetap menjadi anjuran pemerintah.

Gugus tugas di kalurahan dan padukuhanlah yang wajib melakukan pengawasan tersebut.

"Sama seperti simulasi penyelenggaraan hajatan di masa pandemi. Jadi, tidak ada acara ngobrol agar tidak ada kerumunan, sedang makanannya dibawa pulang," ucap Immawan. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com