Bali Mulai Terapkan PPKM Mikro pada 9 Februari, Satgas Gotong Royong Diaktifkan Kembali

DENPASAR, KOMPAS.com - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro mulai diterapkan di Bali, pada Selasa (9/2/2021).

Keputusan ini tertuang dalam dalam SE Gubernur Bali No. 03 Tahun 2021.

Kepala Satpol PP Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi mengatakan, ada perbedaan mendasar dalam PPKM skala mikro dengan yang sebelumnya.

Dalam PPKM skala mikro, pengawasan dilakukan di tingkat desa dinas, desa adat atau kelurahan.

Sehingga setiap desa di Bali harus mengaktifkan kembali Satgas Gotong Royong dan membentuk posko terpadu.

"Satgas gotong royong petugasnya orang di desa. Baik, desa dinas dan desa adat jadi berkolaborasi untuk menjaga lingkungannya terutama di zona-zona merah," kata dia dihubungi, Senin (8/2/2021).

Baca juga: Beberapa Hari Setelah Dimakamkan, Jenazah Pasien Covid-19 Hilang dari Makam

Sementara pada PPKM sebelumnya, pengawasan dilakukan Satgas Covid-19 di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Saat ini, Satgas Covid-19 bersifat membantu Satgas Gotong Royong.

Lebih efektif

Dharmadi menilai, satgas tingkat desa lebih efektif karena petugas sangat paham dengan daerah masing-masing.

"Jadi kita mengedepankan komponen masyarakat yang ada di desa itu. Karena dia yang tahu dan mengenal lingkungannya," kata dia.

Adapun tugas pokok Satgas Gotong Royong yakni menjaga mobilitas masyarakat yang tidak berkepentingan masuk ke wilayahnya.

Termasuk mencegah kerumunan atau kegiatan yang tak mematuhi protokol kesehatan di lingkungannya.