Pilkada Serentak Berbarengan dengan Pilpres, Gubernur Babel: Mau 2024 atau 2022, Kita Siap...

PANGKALPINANG, KOMPAS.com - Polemik pelaksanaan pilkada serentak 2024 diharapkan lebih memerhatikan isu-isu kedaerahan.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman mengatakan, isu-isu daerah harus muncul sehingga lebih mewakili banyak pihak.

"Selama bisa mengakomodir kepentingan daerah, itu lebih baik. Sekarang kalau dicampur adukkan antara pusat dengan pemerintah daerah, isu daerahnya muncul gak. Kalau tidak percuma," kata Erzaldi kepada Kompas.com di kantor DPRD, Senin (1/2/2021).

Baca juga: Para Gubernur Sekaligus Capres Potensial yang Terdampak Pilkada Serentak 2024...

Erzaldi menilai, pembahasan yang dilakukan bersama-sama tanpa memerhatikan kepentingan daerah, maka hasilnya kurang baik.

"Yang kita mau isu daerahnya muncul," ujar Erzaldi yang juga ketua DPD Gerindra Bangka Belitung.

Di sisi lain, Erzaldi menyatakan siap mengikuti apa pun keputusan terkait pilkada serentak.

"Mau 2024 atau revisi ke 2022, kita siap. Apa yang telah diputuskan itulah yang terbaik," ujar Erzaldi.

Baca juga: Gerindra Dukung Pelaksanaan Pilkada Serentak Berbarengan dengan Pilpres 2024

Sebagaimana diketahui, Erzaldi Rosman yang berpasangan dengan Wakil Gubernur Abdul Fatah bakal mengakhiri masa jabatan pada 2022.

Erzaldi disebut-sebut memiliki peluang besar untuk melanjutkan jabatan gubernur untuk periode kedua.

Selain di Kepulauan Bangka Belitung, gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta juga bakal berakhir masa jabatannya pada 2022.

Jika tetap berpedoman pada Undang-Undang Pilkada 2016, maka pilkada serentak akan dilakukan pada 2024.

Sehingga ada kekosongan tampuk pimpinan daerah yang akan diisi pelaksana tugas selama dua tahun.

Ada pun revisi Undang-Undang Pilkada 2016 sempat digaungkan sejumlah pihak agar pilkada 2022 tetap dilaksanakan.