Angka Kemiskinan di Gunungkidul Meningkat 0,46 Persen akibat Covid-19

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Angka Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), meningkat 0,46 persen, yakni pada 2019 sebanyak 16,61 persen menjadi 17,07 persen di tahun 2020.

Pandemi Covid-19 dituding menjadi penyebab kemiskinan meningkat di Gunungkidul.

"Survei dilakukan pada saat masa pandemi corona yang menyebabkan pendapatan menurun. Jadi semua itu ikut berpengaruh terhadap naiknya angka kemiskinan di Gunungkidul," kata Kepala Bappeda Gunungkidul Sri Suhartanto saat dihubungi wartawan Kamis (28/1/2021).

Baca juga: Progam Kotak Amal Pemkab Bondowoso untuk Kemiskinan Dikritik, Ini Penyebabnya

Sri mengaku, pihaknya selama ini terus berupaya untuk menekan angka kemiskinan.

Berbagai program telah disiapkan mulai dari bidang kesehatan, pembangunan pendidikan hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat di berbagai sektor.

Selain dari pemkab, upaya penanganan kemiskinan juga dibantu dari pemerintah pusat dengan program Kartu Indonesia pintar dan program yang lain tetap digelontorkan.

Sementara itu, Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sekaligus Wakil Bupati Gunungkidul Immawan Wahyudi mengakui penurunan kemiskinan meleset dari target awalnya 15 persen.

Pandemi Covid-19 memukul berbagai sektor perekonomian masyarakat.

Baca juga: Angka Pengangguran dan Kemiskinan di Sumedang Naik Akibat Pandemi

Meski demikian, Immawan mengaku bersyukur peningkatan angka kemiskinan tidak begitu besar, bahkan paling sedikit dibandingkan daerah lain di DIY.

Menurut dia, tidak ada yang gagal dalam upaya mengurangi kemiskinan di Gunungkidul.

Sebab, bersama Bupati Badingah angka kemiskinan sudah menurun tajam karena sempat di angka 20 persen.

"Kami tidak gagal. Memang di tahun akhir ada peningkatan, tapi itu disebabkan karena bencana non alam dikarenakan pandemi corona sehingga berpengaruh terhadap jumlah keluarga miskin," kata Immawan.

Menurut dia, masyarakat Gunungkidul memiliki kearifan lokal dalam bertahan hidup, seperti menyimpan panen.

Pemkab juga berupaya perbaikan data kemiskinan dengan memanfaatkan sistem informasi yang dimiliki oleh setiap desa.

Melalui program tersebut bisa dilihat bagaimana kondisi riil di masyarakat berkaitan dengan kemiskinan.